BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara pada PT Pelindo II Rp 4,08 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) menemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek yang dilaksanakan PT Pelindo II minimal sebesar 306 juta dollar AS atau ekuivalen Rp 4,08 triliun (kurs Rp 13.337 per dollar AS).

Temuan ini merupakan hasil pemeriksaan investigatif atas perpanjangan kerja sama pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal (PT JICT).

Laporan hasil pemeriksaan (LHP) ini langsung diserahkan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerjadjanegara kepada Ketua DPR RI Setya Novanto. Kemudian Setya memberikan laporan tersebut kepada Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka.

Pemeriksaan BPK ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari DPR RI Nomor PW/02699/DPR RI/II/20l6 tanggal 16 Februari 2016 kepada Ketua BPK tentang pengajuan permintaan pemeriksaan investigatif atas perpanjangan perjanjian kerja sama pengelolaan dan pengoperasian PT JICT antara PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan adanya indikasi berbagai penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerja sama pengoperasian PT JICT yang ditandatangani 5 Agustus 2014," kata Moermahadi, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Cara-cara untuk memperpanjang kontrak kerja sama tersebut terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menjelaskan, indikasi kerugian negara ditemukan akibat adanya perpanjangan kontrak pengelolaan JICT oleh Pelindo II kepada HPH pada tahun 2015.

Padahal, kontrak pengelolaan JICT baru selesai pada tahun 2019. Dengan demikian, HPH akan kembali mengelola JICT hingga tahun 2039.

"Ternyata perpanjangan kontrak ini tidak ada di dalam rencana kerja, tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), dan sebagainya. Lalu langsung diketok palu, perpanjang kontrak (pengelolaan JICT) pada tahun 2015 sampai tahun 2039," kata Rieke.

"Padahal kontrak (Pelindo II dengan HPH) habis tahun 2019. Kalau kontrak kerja sama pengelolaan JICT tidak diperpanjang hingga tahun 2019, maka (JICT) 100 persen milik Indonesia," kata Rieke.