Indonesia Harus Hati-hati Bahas Refomasi Kebijakan Perdagangan di G20

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia for Global Justice (IGJ) meminta kepada pemerintah Indonesia untuk berhati-hati membahas terkait reformasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional dalam forum The Group of Twenty atau yang dikenal G20.

Direktur Eksekutif IGJ Rachmi Hertanti menilai isu perdagangan dan investasi akan menjadi salah satu pembahasan yang penting dalam agenda G20.

"Agenda G20 dalam memerangi proteksionisme meIaIui harus disikapi secara hati-hati oIeh pemerintah Indonesia, karena hal ini bisa menjadi pukuIan baIik bagi Indonesia," ujarnya dalam diskusi bertajuk 'Sikap Masyarakat Sipil Jelang KTT G20' di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (6/7/2017).

Menurutnya, reformasi kebijakan perdagangan dan investasi internasional termasuk penegakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, akan semakin mempersempit ruang kebijakan pemerintah Indonesia.

(Baca: Kekecewaan Indonesia untuk G20...)

”Jangan sampai, reformasi kebijakan perdagangan dan investasi ini nantinya akan menghambat pencapaian paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan daya saing nasionaI," tambahnya.

Rachmi menjelaskan, saat ini pemerintah Indonesia sudah diprotes dan digugat banyak negara akibat menerapkan kebijakan yang bertentangan.

Misalkan, pertama, mengenai pelarangan ekspor konsentrat. Kedua, kebijakan persyaratan kandungan lokaI, dan ketiga pembatasan impor untuk beberapa sektor tertentu seperti steel, dan pertanian.

Kendati demikian, pihaknya menilai kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia adalah untuk memperkuat ekonomi nasional mulai dari penguatan industri hingga pembatasan impor.

Dengan itu, pemerintah Indonesia perlu berhati-hati dalam membahas terkait reformasi perdagangan dan investasi agar tidak menghambat kebijakan yang telah dibuat di Indonesia.

Rachmi melihat negara G20 sedang mengupayakan bagaimana negara-negara di dunia tidak lagi membuat kebijakan perdagangan dan investasi yang bisa menghambat liberalisasi.

"Menurut saya dengan adanya G20 ini pemerintah harus hati-hati jangan sampai rekomendasi G20 ini nantinya akan memukul balik Indonesia," pungkas Rachmi.