“Agar jangan sampai, dalam royalti, pembagian keuntungan, pajak minerba itu, negara dirugikan. Kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, arahnya ke sana,” ujar Jokowi dalam menanggapi pertanyaan Prabowo Subianto dalam debat capres-cawapres, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).
Bahkan, lanjutnya, bukan tidak mungkin bahwa kontrak yang akan berakhir tersebut diambil alih Indonesia jika menguntungkan.
“Oleh sebab itu, kontrak yang akan berakhir harus tetap harus dihitung dari sekarang, dikalkulasi, diambil, atau dikerjasamakan, dibeli BUMN, ini fakta yang harus kita hadapi. Saya kira kita siap mengelola tambang-tambang itu,” ujarnya.
Namun demikian, Indonesia juga harus menghormati kontrak yang sudah ditandatangani. Indonesia tidak bisa serta-merta mengambil alih kontrak tersebut.
“Penghormatan kontrak yang disepakati itu merupakan pembangunan kepercayaan bagi pembangunan investasi di negara ini. Tapi kalau sudah habis, kita akan kalkulasi kembali, apa akan kita ambil. Kalau memang menguntungkan kita ambil, ya akan kita ambil tentu saja. Apa yang ambil BUMN silakan, kerja sama silakan,” lanjutnya.
Kalkulasi tersebut, menurut dia, lantaran tidak bisa semua kontrak dengan asing itu digeneralisasi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.