Pengadilan Pajak Mesti Berbenah

KOMPAS.com - Pengadilan Pajak mendapat catatan melalui Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Kebijakan Fiskal, Moneter, dan Publik Hariyadi Sukamdani. "Pengadilan Pajak mesti berbenah secara menyeluruh untuk menjamin kepastian hukum bagi wajib pajak (WP)," kata Hariyadi hari ini.

Menurut rilis yang diterima Kompas.com, harapan ke depan, putusan Pengadilan Pajak mesti benar-benar adil. Pasalnya, hal itu menyangkut dunia usaha dan investor. "Mereka diharapkan mendongkrak dan menjaga kelangsungan perekonomian di Indonesia," kata Hariyadi.

Masih menurut Hariyadi, ada bias sejumlah faktor para hakim pengadilan itu saat memutus banding WP. Pasca-kasus Gayus Tambunan dan Asian Agri, misalnya, menunjukkan adanya kecenderungan WP dikalahkan.   “Sekarang lebih banyak WP dikalahkan ketimbang yang dimenangkan," katanya.

Padahal, lanjut Hariyadi, sebaiknya pengadilan pajak dalam situasi dalam sorotan ini harus bisa bersikap fair. Hakim, tambahnya, berdiri pada posisi yang netral. "Kalau dilihat kondisinya sekarang dari banyaknya keluhan anggota Kadin, Pengadilan Pajak sering tidak netral," demikian Hariyadi Sukamdani.