Soal "Dwell Time", Lino Sebut Usul Menteri Jonan Aneh

"Saya enggak bilang setuju (usul Jonan), tapi best practice internasional seperti apa? Kita jangan bikin satu hal yang uniklah terus jadi aneh sendiri," ujar Lino usai rapat terkait dwell time di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin malam (3/8/2015).

Menurut bos Pelindo II itu, OP memiliki banyak kelemahan yang membuatnya tak cocok dijadikan koordinator proses perizinan 18 kementerian dan lembaga di pelabuhan. Misalnya kata dia, kompetensi dan sistem yang dimiliki OP tak sebaik Bea Cukai.

Oleh karena itulah Lino mengusulkan agar pemerintah tak memberikan kewenangan koordinator di pelabuhan kepada OP. Lebih baik lanjut dia, Bea Cukai lah yang berikan kewenangan tersebut karena dinilai memiliki kemampuan dan sistem yang lebih canggih.

"Jadi dimana-mana border agency kan Bea Cukai. Dia koordinasikan karantina dan sebagainya. Jadi jangan bikin yang unik-unik lah ikutin aja best practice dunia, kadang-kadang kita bikin aturan itu unik," kata Lino.

Persoalan koordinasi di Pelabuhan menang krusial, pemerintah mengakui hal itu. Saat ini terdapat 18 kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan di pelabuhan. Setiap kementerian dan lembaga itu memiliki kewenangannya atas dasar aturan masing-masing. Akibatnya, kordinasi kerja di pelabuhan terutama terkait waktu inap barang (dwell time), tak berjalan dengan baik.

Seperti diberitakan, permasalahan dwell time terdiri dari tiga tahapan yaitu pre customs clearance, custom clearance, dan postcustoms clearance. Saat ini waktu dwell time yang paling lama, ada pada tahapan pre customs clearance yaitu tahapan terkait pengeluaran izin dari 8 kementerian dan lembaga.

Saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Lino secara terang-terangan menyebut bahwa Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) merupakan salah satu pihak yang bertanggungjawab atas dwell time terutama di tahapan pre costume clearence. Pasalnya, sebagian besar kewenangan pemberian izin dokumen ada di bagian pre customs clearance yaitu Kemendag.

Pernyataan Lino itu terbukti setelah Polisi menggeledah kantor Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan menetapkan beberapa pegawai termasuk Dirjen Perdagangan Luar Negeri Partogi Pengaribuan sebagai tersangka kasus suap terkait dwell time.

baca juga: Otoritas Pelabuhan, Lino Lebih Percaya Bea Cukai Ketimbang Kemenhub