Berunding dengan Freeport, Pemerintah Siapkan Satu Paket Formula

JAKARTA, KOMPAS.com - Pagi tadi, sejumlah menteri menyambangi Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Diantaranya Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Ignasius Jonan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, kedatangan sejumlah menteri ke kantornya untuk membahas kelanjutan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan habis pada 2021.

Pemerintah, kata dia, sedang menyiapkan satu paket formula untuk berunding lagi dengan Freeport.

"Kami lakukan koordinasi diantara para menteri untuk menyamakan seluruh informasi yang kami semua kumpulkan," ujar Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Namun, Sri Mulyani enggan menjelaskan lebih lanjut terkait satu paket formula yang dimaksud, termasuk terkait pajak. Namun tujuannya jelas yakni agar Indonesia mendapatkan manfaat maksimal dalam kontrak jangka panjang Freeport.

"Saya tidak bisa menyampaikan apa-apa karena ini enggak bisa dibuat informasi sepenggal-sepenggal, karena ini nanti akan sulit bagi kami untuk memformulasikan secara penuh," kata Sri Mulyani.

Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson sudah bertemu dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan pada 4 Mei 2017 lalu. Pertemuan itu membahas sejumlah hal.

Pertama, pemerintah dan Freeport sepakat berunding untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan operasi PT Freeport Indonesia sampai 10 Oktober 2017.

Kedua, pembahasan perundingan harus meliputi 4 hal yakni ketentuan pajak, divestasi, kelangsungan operasi setelah 2021, dan mengenai pembangunan smelter.