Laporan Keuangan Kementerian ESDM Raih Wajar Tanpa Pengecualian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kembali memperoleh predikat tertinggi wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Namun, ada beberapa hasil temuan dari BPK terkait laporan keuangan kementerian itu yang harus ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan Anggota IV BPK Ali Masykur Musa, dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012, Jumat (12/7/2013), di auditorium lantai 10 Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM, Jakarta.

Laporan hasil pemeriksaan BPK RI itu diterima Menteri ESDM Jero Wacik. Selama tiga tahun berturut-turut (2007, 2008 dan 2009) BPK-RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan KESDM, opini tahun 2010 membaik jadi WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan).

Dengan perbaikan kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan KESDM, BPK RI memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan KESDM 2011.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Laporan Keuangan Kementerian  ESDM Tahun Anggaran 2012. BPK-RI kembali memberikan opini tertinggi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas Laporan Keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012. Namun BPK mencatat beberapa hasil temuan audit yang harus ditindaklanjuti Kementerian ESDM.

“Laporan keuangan adalah wujud dari akhir proses penggunaan anggaran di kementerian. Kaitan dengan ketidakpatuhan, ada beberapa catatan, pemanfaatan gedung sekretariat jenderal Kementerian ESDM di Cikini belum sesuai ketentuan, pemutusan kontrak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Nusa Tenggara Timur tidak sesuai ketentuan,” katanya.

Pada kesempatan sama, Jero Wacik menyatakan, dalam penyusunan laporan keuangannya, Kementerian ESDM bekerja sama dengan instansi-instansi yang bertanggung jawab atas terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang bermutu serta mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal KESDM selaku penjamin mutu.

“Laporan keuangan Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2012 telah sesuai standar akuntansi pemerintahan yang mengharuskan laporan keuangan yang clear and clean,” ujarnya.