Pemerintah Wacanakan Kenaikan Upah Buruh Tahun Depan

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, formula kenaikan upah buruh ini masih dibahas oleh forum tripartit yaitu dari pemerintah, pengusaha dan serikat buruh.

"Kami akan mengeluarkan kebijakan khusus agar kenaikan upah ini dibuat secara khusus dan mungkin di sekitar 20 persen maksimal, termasuk IKM," kata Hidayat selepas rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Hidayat menambahkan, usulan kenaikan upah bagi buruh ini akan menekan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang saat ini industri tersebut memiliki jumlah pekerja sekitar 3 juta-4 juta orang. Bagaimanapun, industri padat karya ini juga menopang perekonomian.

Di sisi lain, pemerintah juga mewacanakan untuk menaikkan upah buruh industri secara nasional. Soal besarannya, pemerintah juga masih membahasnya. Namun pemerintah akan memberi acuan tambahan upah sekian persen ditambah acuan inflasi tahunan saat penaikan.

"Ke depan inflasi rate plus beberapa persen, tapi saya menduga itu 3-4 persen dari inflasi. Itu yang bisa diperdebatkan di forum dewan pengupahan. Itu bisa menjadi referensi secara nasional," tambahnya.

Jadi misalnya, tahun ini pemerintah menargetkan inflasi hingga akhir tahun sebesar 7,2 persen. Jika tingkat kenaikan upah sebesar 3-4 persen, maka kenaikan upah buruh industri secara nasional akan mencapai 10-11 persen di tahun depan.

Hidayat mengaku kenaikan upah, khususnya untuk industri secara nasional ini akan berlaku untuk semua industri. Untuk kenaikan tingkat upah sekitar 3-4 persen itu berdasarkan pertimbangan komponen upah hidup layak para buruh.

"Saya mengusulkan harus ada referensi nasional dan mengusulkan menggunakan peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengatakan, usulan kenaikan upah tersebut memang harus dibahas lagi dengan pihak bipartit yaitu pengusaha dan buruh.

"Namun kita sepakat kita akan membantu dan tentu dalam tripartit kita akan bersama-sama berapa persen yang kita butuhkan sehingga kenaikan yang terlalu hebat di tahun lalu itu tidak akan terjadi lagi," kata Sofyan.

Sofyan memang menyesalkan kenaikan upah minimum provinsi di tahun lalu memang cukup melonjak, yaitu sekitar 40 persen. Pihaknya menganggap bahwa kenaikan itu akan menggerus keuntungan pengusaha.