Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejaksaan Diminta Tegas Eksekusi Asian Agri

Kompas.com - 24/01/2014, 17:43 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi hukum Abdul Fickar Hadjar menyayangkan, penegakan hukum melalui penuntutan tindak pidana pajak dalam kasus pengemplangan pajak oleh Asian Agri Group hanya dilakukan terhadap Manajer Perpajakannya, Suwir Laut.

"Seharusnya dalam penuntutan ini tidak cukup Suwir Laut sebagai terdakwa (actus reus). Kesalahan atas perbuatan tersebut bisa dibebankan pada yang mengetahui, menyetujui, bahkan sangat mungkin menganjurkan terjadinya perbuatan Suwir Laut (mens rea)," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Quo Vadis Skandal Pajak Asian Agri', di Jakarta, Jumat (24/1/2014).

Dalam konteks itu, lanjut Fickar, KUHP mendefinisikan pengertian dader (pelaku) tidak hanya pada pihak yang melakukan, tetapi yang menyuruh melakukan (intelectual dader), membujuk, memberi fasilitas, dan memberi bantuan.

"Demikian juga jika perbuatan yang dilakukan Suwir Laut merupakan kebijakan perusahaan/korporasi, maka cuku sebagar dasar dan alasan untuk menempatkan korporasi Asian Agri sebagau subjek/pihak dalam penuntutan tindak pidana pajak ini," sambungnya di kantor Indonesia Corruption Watch.

Dalam UU No.16 tahun 2000 tentang Tata Cara Prosedur Pembayaran Pajak, didefinisikan wajib pajak tidak hanya orang, tetapi juga badan, dan pengertian badan juga termasuk korporasi. Namun, sayangnya, hingga Januari 2014 ini ternyata Kejaksaan Agung belum melakukan langkah-langkah eksekusi terhadap Putusan MA No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, kecuali memanggil pihak Asian Agri pada 18 Maret 2013 dan 8 Januari 2014.

Lebih lanjut ia mengatakan, terlepas dari adanya diskursus terhadap putusan MA itu, sebagai putusan perkara pidana, maka ia bersifat memaksa untuk dilaksanakan sampai ada putusan yang membatalkannya.

Ia menuturkan, sudah sewajarnya dalam mengeksekusi putusan ini, Kejaksaan Agung bekerjasama dengan Dirjen Pajak. Pasalnya, domain Kejaksaan adalah mempidanakan terpidana dan menyita harta benda hasil kejahatan.  Sementara itu, penagihan pajak merupakan domain dan kompetensi Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan.

"Oleh karena itu kita dorong upaya serius Kejaksaan dan Dirjen Pajak untuk mengeksekusi putusan tersebut. Kalau memang Kejaksaan sudah melakukan pemblokiran aset, kita tinggal mengharapkan keseriusannya," kata Fickar.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan Putusan MA No.2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012, Asian Agri dinyatakan kurang membayar pajak pada periode 2002-2005 senilai Rp 1,25 triliun dan denda Rp 1,25 triliun. Total yang harus dibayarkan Rp 2,5 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Viral Mainan 'Influencer' Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Viral Mainan "Influencer" Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Harga Emas ANTAM: Detail Harga Terbaru Pada Minggu 28 April 2024

Spend Smart
Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Harga Emas Terbaru 28 April 2024 di Pegadaian

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com