Oleh karena itu, lanjut dia, pembangunan infrastruktur penyaluran gas, yaitu Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) harus ditambah. Pihak swasta seperti pengusaha yang tergabung dalam Hiswana Migas, diharapkan cepat membangun SPBG.
"Pemerintah tidak punya duit. Swasta di bawah Hiswana bisa. Pertamina harus mempercepat dan mempermudah perizinan pembangunan SPBU, SPBG, termasuk pembangunan Depo," ujar Susilo, di Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Pemda pun diharapkan aktif menambah SPBG. Setiap kabupaten/kota mempunyai dana yang bisa digunakan untuk investasi di infastruktur. "Apalagi DKI itu uangnya banyak sekali. DKI itu maha kaya kalau hanya untuk bangun fasilitas-fasilitas," imbuhnya.
Siapapun yang duduk di pemerintahan nanti tantangannya sama. Konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, adalah hal mutlak guna menekan impor. Sayangnya, pembangunan infrastruktur masih mengalami banyak kendala, beberapa adalah kepastian market dan harga gas.
Untuk lahan, SPBG tidak membutuhkan lahan yang terlalu luas. Pengusaha yang sudah memiliki SPBU pun bisa membangun SPBG di situ. Selain infrastrukturnya sudah ada, operator pun lebih mudah diajari pengisian BBG.
Sembari menunggu swasta dan Pemda menambah SPBG, Susilo mengklaim saat ini Kementerian ESDM tengah menyusun roadmap kebijakan gas nasional (national gas policy), yang ditaksir rampung dalam beberapa bulan ke depan.
Hal ini akan mempermudah pemerintahan berikutnya, karena sudah ada peta pasokan gas dan pasar pun sudah jadi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.