Tarif Batas Atas Penumpang Pesawat Akan Direvisi

Revisi ini dilakukan karena aturan yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Namun, revisi baru akan ditetapkan setelah Lebaran agar tidak menimbulkan gejolak.

Kepala Bagian Hukum dan Humas Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Israfulhayat mengatakan, revisi itu memerlukan waktu karena ada sejumlah tahapan yang harus dilalui.

”Kami berharap revisi ini cepat selesai, tetapi sebentar lagi akan memasuki musim mudik, mungkin akan lebih bijak jika penetapan revisi tarif batas tersebut dilakukan sesudah Lebaran,” kata Israfulhayat di Jakarta, Jumat (16/5/2014).

Dia menambahkan, saat ini pihaknya mengharapkan masukan dari pihak maskapai terkait revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2010 tersebut. Masukan itu mulai dari besaran kenaikan tarif batas atas hingga bagian-bagian dari komponen tarif yang harus direvisi.

Ia menambahkan, rencana pemerintah merevisi aturan tersebut terkait dengan kondisi ekonomi saat ini demi kelangsungan usaha badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Hal itu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen, terutama keamanan dan keselamatan penerbangan.

Rencana revisi KM 26/2010 difokuskan pada perlu atau tidaknya tarif referensi dijadikan satu di dalam peraturan yang mengatur tentang mekanisme penetapan tarif atau tetap menjadi peraturan tersendiri.

Sementara itu, Ketua Umum INACA Arif Wibowo pernah mengatakan, saat ini maskapai penerbangan mengalami pukulan yang sangat berat karena masalah infrastruktur bandara, harga avtur yang tinggi, dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Infrastruktur bandara yang kurang memadai membuat bandara sangat padat, baik di sisi darat maupun di sisi udara. Kepadatan bandara di sisi darat menyebabkan pesawat harus antre untuk lepas landas dan mendarat.

Untuk antrean lepas landas dari jalur antrean menuju landasan dibutuhkan waktu selama 20 menit, maskapai yang menggunakan pesawat berbadan kecil sekelas Airbus 320 atau Boeing 737 bakal mengalami kerugian hingga Rp 10 juta. Kerugian ini baru datang dari konsumsi bahan bakar.

”Jadi, kalau telat 20 menit, biayanya bisa sampai 1.000 dollar AS atau Rp 10 juta. Tinggal dihitung saja kalau telatnya sampai 1 jam. Lalu, hitung lagi berapa kerugian yang harus ditanggung dalam 1 bulan. Ruginya hingga miliaran rupiah dari sisi bahan bakar saja,” katanya.

Biaya bahan bakar akan lebih membengkak ketika pesawat antre atau berputar-putar di udara ketika belum diizinkan mendarat oleh petugas navigasi udara. ”Berapa banyak kerugian yang harus kami tanggung karena 50 persen biaya operasional maskapai berasal dari bahan bakar,” kata Arif.

Akibatnya, makin lama keterlambatan, semakin menambah beban operasional maskapai. Menurut dia, untuk mengoperasikan pesawat berbadan kecil, maskapai harus mengeluarkan biaya hingga 6.000 dollar AS per jam. Karena itu, pada 2013, hampir semua maskapai di Indonesia sebenarnya menanggung kerugian operasional.

Pengamat penerbangan, Gerry Soejatman, mengatakan, tarif batas atas memang sudah waktunya dinaikkan.

”Kondisi maskapai sudah sangat berat. Pemerintah harus mendukung dengan merevisi tarif berdasarkan kemampuan membayar, bukan keinginan membayar,” kata Gerry.

Dengan kenaikan tarif ambang atas itu, pasar akan bereaksi. Jika masyarakat merasa tidak mampu, mereka tidak membeli. Jika tidak mampu, mereka akan mencari alternatif angkutan lain. (ARN)