Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ada “Blanket Guarantee”, Masyarakat Simpan Dana di Singapura

Kompas.com - 26/05/2014, 19:15 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA,KOMPAS.com – Ekonom Faisal Basri menilai, akibat tidak menerapkan kebijakan penjaminan penuh (blanket guarantee) Indonesia minim penerapan penanganan krisis.

Akibatnya, banyak masyarakat yang memindahkan uangnya ke negara yang menerapkan blanket guarantee, pada saat krisis, agar lebih aman.

“Analis Singapura membeberkan tahun 2008 ada aliran modal begitu derasnya ke bank-bank yang ada di Singapura berasal dari Indonesia,” ungkap Faisal saat memberikan kesaksian dalam kasus Bank Century dengan terdakwa Mantan Deputy Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Menurut Faisal, Banking Pressure Index (BPI) yang dirilis oleh Danareksa Research Insitute menginformasikan adanya kekeringan likuiditas pada saat itu. Dia kemudian juga mengatakan, prinsip yang di pakai Indonesia, yakni uang mengalir bebas dari dalam ke luar maupun sebaliknya.

“Tidak ada aturan berapa jumlah yang harus dipindahkan. Ketika krisis, pemodal memindahkan uangnya ke negara-negara yang memberikan blanket guarantee,” paparnya.

Menurut Faisal, uang tak mengenal nasionalisme. Buktinya, hingga saat ini tercatat 100 miliar dollar AS uang milik orang Indonesia berada di Singapura. Di sisi lain, penjaminan terhadap nasabah oleh bank di Indonesia hanya sebesar Rp 2 milyar berdasarkan Perppu.

Menurutnya, itu tidaklah cukup. Sehingga banyak nasabah yang menarik dananya yang berada di bank dan menimbulkan keringnya likuiditas.

“Penjaminan di bawah Rp 2 miliar mencakup 95 persen nasabah di Indonesia, tetapi uang nasabah tersebut hanya sebesar 10 persen dari jumlah uang yang ada di perbankan nasional. Ketimpangan di Indonesia sangat jelek,” kata Faisal.

Dalam keterangannya, Faisal menyebut, satu-satunya orang yang menolak blankeet guarantee adalah Jusuf Kalla. “Sejauh yang saya ketahui, para menteri, BI dan instansi terkait menyetujui penerapan blankeet guarantee. Tetapi JK memiliki hak Veto untuk menolak. JK bukan ahli keuangan, bukan ahli perekonomian, namun businessman dan politisi,” tegas Faisal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penurunan Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Indonesia Berpotensi Tertahan

Penurunan Yield Obligasi Tenor 10 Tahun Indonesia Berpotensi Tertahan

Whats New
Gaji ke-13 untuk Pensiunan Cair Mulai 3 Juni 2024

Gaji ke-13 untuk Pensiunan Cair Mulai 3 Juni 2024

Whats New
Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Masuk ke Beberapa Indeks Saham Syariah, Elnusa Terus Tingkatkan Transparansi Kinerja

Whats New
Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-'grounded' Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Pesawat Haji Boeing 747-400 Di-"grounded" Pasca-insiden Terbakar, Garuda Siapkan 2 Armada Pengganti

Whats New
ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

ASDP Terus Tingkatkan Peran Perempuan pada Posisi Tertinggi Manajemen

Whats New
Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Jaga Loyalitas Pelanggan, Pemilik Bisnis Online Bisa Pakai Strategi IYU

Whats New
Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Bulog Targetkan Serap Beras Petani 600.000 Ton hingga Akhir Mei 2024

Whats New
ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

ShariaCoin Edukasi Keuangan Keluarga dengan Tabungan Emas Syariah

Whats New
Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Insiden Kebakaran Mesin Pesawat Haji Garuda, KNKT Temukan Ada Kebocoran Bahan Bakar

Whats New
Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com