Ini Alasan Akses "Broadband" Indonesia Masih Mahal

Executive General Manager (EGM) Divisi Busines Service (DBS) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) Yusron Haryadi menuturkan, hal tersebut disebabkan infrastruktur pita lebar berupa fiber optik belum seluruhnya menyambung dari barat hingga ke timur Indonesia. Selain itu, content provider dari situs yang diakses, mayoritas berasal dari luar negeri.

"Pertama, kita masih butuh membangun jaringan fiber optik untuk menghubungkan antar pulau. Ini masih kurang dikit, karena ground breaking sudah jalan semua," kata Yusron, kepada wartawan di Cirebon, Jawa Barat, Rabu (11/6/2014).

Dia mengatakan, kondisi geografis Indonesia memang menjadi tantangan menyambungkan seluruh jaringan pita lebar. Biasanya, lanjutnya, provider internet melihat lokasi mana yang menguntungkan. Namun demikian, Telkom sebagai BUMN juga perlu melakukan pemerataan.

"Siapa yang nanti mikirin di Irian, memikirkan pemerataan," ujarnya.

Selain belum rampungnya infrastruktur, biaya akses pita lebar di Indonesia masih mahal lantaran kebanyakan content berasal dan ada di luar negeri. "Kita harus belanja global connection yang sangat mahal. Kalau semua content bisa disiapkan Indonesia, tidak mahal," ujarnya.

Kendati demikian, untuk urusan content ini tidak bisa dilakukan oleh Telkom sendiri. Kata Yusron, semua pihak harus turut berpartisipasi. Sementara itu, ketika ditanyakan kapan harga akses internet di Indonesia bisa murah, Yusron mengatakan hal itu akan terjadi. Namun, sayangnya dia tidak bisa memastikan kapan harga akses internet bisa sebesar 5 persen dari pendapatan penduduk.

"Turun pasti, market price di Indonesia rata-rata bisa turun 20 persen per tahun karena kompetisi dan sebagainya," kata dia.

Sebagai informasi, World Economic Forum 2011 menyebutkan, harga akses pita lebar pada tahun ini atau harga koneksi 512 Kbps sebesar Rp 600.000 per bulan. Artinya, dengan pendapatan penduduk sekitar Rp 2,57 juta per bulan, maka harga koneksi pita lebar Indonesia masih sebesar 23 persen.

Padahal, menurut International Telecommunication Union (ITU), tarif pita lebar yang mendekati ideal, sebaiknya tidak lebih dari 5 persen pendapatan penduduk per bulan.