Ditjen Pajak: Kita Jungkir Balik Tiap Hari...

Penerimaan negara dalam bentuk pajak bisa tinggi jika ada pengawasan dari semua pihak, sehingga kepatuhan meningkat.

Menurut Wahju, soal penerimaan adalah tanggungjawab semua pihak. Dia mencontohkan, di Amerika Serikat, kewajiban mencatat pembukuan menjadi kewajiban setiap warga negara.

"Kalau ada toko yang tidak punya cash register, itu dia bisa menyembunyikan pajaknya. Aparat bisa datang tanpa menunggu tax administration," kata Wahju di Kantor DJP, Jakarta, Jumat (8/8/2014)

Selain toko dan aparat penegak hukum, perbankan juga bisa ikut melakukan pengawasan. "Misalnya dia setor ke bank 5.000 dollar AS, bank bisa tanya sudah lapor IRS (Internal Service Revenue) belum. Jadi, kepatuan itu jadi concern bersama," imbuh Wahju.

Di Indonesia, kondisinya tidak demikian. Wahju mengatakan, urusan menggali pajak seolah-olah hanya menjadi tanggungjawab DJP. "Kita kerja jungkir balik tiap hari tapi tax ratio tidak tercapai, apa akan disalahkan? Itu (penerimaan) kan dari GDP," kata Wahju.

Di sisi lain, remunerasi yang diterima pegawai DJP selama 12 tahun terakhir tak mengalami peningkatan, meski target penerimaan pajak naik, dan ada inflasi. Wahju mencontohkan, pegawai DJP di Irian hanya menerima tunjangan kemahalan Rp 200.000 sejak 2012, dan tak meningkat hingga sekarang. Kondisi ini sangat paradoks dengan tuntutan dan kurangnya partispasi publik dalam meningkatkan rasio penerimaan pajak.