Tahun Depan, OJK Implementasikan Peraturan Pengawasan Terintegrasi

Keduanya dikenal dengan Peraturan Pengawasan Terintegrasi. Kepala Departemen Pengembangan Pengawasan dan Management Krisis Boedi Armanto mengungkapkan, dalam menghadapi konglomerasi keuangan, OJK perlu mengatur setidaknya tiga hal. Ketiga hal tersebut adalah tata kelola konglomerasi keuangan atau corporate governance, penerapan manajemen risiko, serta permodalan dan likuiditas.

Khusus untuk permodalan dan likuiditas, sejauh ini OJK masih mengkaji. Namun, Boedi mengungkapkan bahwa OJK tidak ingin melihat permodalahan hanya berasal dari satu perusahaan saja dalam konglomerasi keuangan.

Permodalan dari satu perusahaan tergolong rentan, dan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa mendorong krisis keuangan. "Kita harapkan tahun ini kerangka, prosedur, dan pedoman infrastruktur bisa selesai, kemudian peraturan-peraturan yang bisa dikeluarkan mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola terintegrasi. 2015 pertengahan bisa diterapkan untuk bank besar dan akhir 2015 semua bisa dilaksanakan, seluruh konglomerasi keuangan sudah dilakukan implementasinya," ujar Boedi di Jakarta, Kamis (25/9/2014).

Hingga Kamis sore, kedua rancangan peraturan, yaitu Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan masih terpampang di laman resmi OJK. Kedua draft atau rancangan peraturan tersebut dipublikasikan guna menjaring tanggapan masyarakat.

Menurut rencana, Peraturan Pengawasan Terintegrasi secara resmi akan berjalan pada Juni 2015 untuk konglomerasi keuangan dengan entitas utama bank umum Buku 4. Sementara itu, peraturan yang sama akan mulai diberlakukan bagi seluruh konglomerasi keuangan pada Desember 2015.

Pada 2015 hingga 2017, OJK berencana melakukan penguatan terhadap Pengawasan Terintegrasi, khususnya di sisi SDM dan infrastruktur pendukung. Baru pada 2018 dan seterusnya, OJK berencana meningkatkan dan menguatkan metodologi pengawasan tersebut.