"Masyarakat Perlu Diancam supaya Bayar Pajak"

"Enggak ada ceritanya orang kalau dilayani pasti bayar pajak. Ahh, omong kosong. Itu cuma 20 persen dari masyarakat yang melakukan hal itu. Bayar pajak dengan sukarela," kata Fuad, Selasa (28/10/2014).

Dia menambahkan, sebagian besar, yaitu sebanyak 80 persennya harus didatangi oleh otoritas pajak, atau minimal ditelepon. "Kalau perlu diancam," kata Fuad.

Wajib pajak, menurut Fuad harus didatangi satu per satu. Apalagi wajib pajak yang bukan karyawan. "Itu kalau enggak didatangin, enggak bayar pajak. Tarsok-tarsok (entar-besok) mulu," kata Fuad.

Untuk mendatangi para wajib pajak ini, Fuad menyadari, biaya operasional DJP sungguh besar. Biaya yang besar ini, kata dia, sebanding pula dengan jumlah wajib pajak yang jutaan banyaknya. "Kalau kita enggak datangin, akhirnya yang terjadi kita jadi pasif. Kalau pasif inilah yang terjadi penerimaan pajak mandeg terus," ucap Fuad.

Atas dasar itulah, Fuad menegaskan, Direktorat Jenderal Pajak perlu memiliki fleksibilitas dalam hal anggaran dan remunerasi pegawai. Namun, dia menyadari hal itu sulit lantaran dalam APBN 2015 anggaran untuk Kementerian Keuangan pun berkurang.

"Kalau biaya untuk turun ke lapangan enggak ada, nanti alasan teman-teman DJP untuk tidak proaktif ke lapangan. Dia nunggu aja di meja. Kalau ada yang enggak bayar pajak, ya dibiarin, kan itu kacau," jelas Fuad.

Sebagai informasi, hingga pekan keempat bulan September, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 683 triliun. Meski lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu, namun angka ini baru setengah dari target penerimaan pajak tahun 2014 sebesar Rp 1.232,1 triliun. (Baca: Tersisa 3 Bulan, Realisasi Penerimaan Pajak Baru Setengah dari Target)