Keputusan Susi untuk membekukan izin kapal ini memang belum melibatkan pelaku usaha sebelumnya untuk itu, dia pun meminta maaf. "Saya mohon maaf pada saat memutuskan moratorium saya tidak berkonsultasi sebelumnya dengan stakeholders," kata Susi, saat dialog dengan para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan di Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Ia beralasan, diburu waktu untuk segera memberlakukan moratorium ini. "Karena kalau saya berkonsultasi, tiga bulan lagi saya belum tentu bisa (keluarkan moratorium), karena sana enggak bisa, sini engak bisa, sana lobi, sini lobi. DPR keburu jalan, tambah susah lagi saya. (Jadi ini) Aji mumpung," lanjut lulusan Sekolah Menengah Pertama itu, disambut tawa seisi ruangan.
Susi menjelaskan, Presiden Joko Widodo juga sudah memberikan izin padanya untuk pemberlakukan moratorium tersebut. "Saya kembali ke Presiden, saya izin. Saya bilang, kalau Bapak (Jokowi) tidak boleh, saya tidak sanggup meneruskan pekerjaan ini," kata Susi menceritakan permintaannya soal moratorium ke Jokowi.
Menurut Susi, kepada Presiden Jokowi, dirinya juga menjelaskan, bahwa KKKP akan membereskan tata kelola kelautan dan perikanan.
Kepada para pemangku kepentingan, dia mengajak diskusi bersama, tata kelola seperti apa yang akan diberlakukan paska moratorium berakhir, April 2015 mendatang.
baca jga: Secara Terbuka, Menteri Susi Balas Pernyataan Ahli Kelautan ITB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.