Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Jika Terbukti Mafia Migas, Petral Bisa Dibubarkan"

Kompas.com - 17/11/2014, 12:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
 — Polemik pembubaran usaha PT Pertamina (persero), PT Petral, masih menjadi isu yang bergulir di pemerintahan saat ini. Meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak ingin membubarkan Petral, banyak pihak yang menilai, fungsi Petral merugikan negara sebagai penyalur BBM impor ke dalam negeri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan, jika Petral terbukti ikut melakukan kegiatan mafia migas, maka pihak pemerintah akan membubarkan anak usaha Pertamina yang berada di Singapura itu.

"Jika ada temuan (yang menunjukkan bahwa) Petral menjadi wadah yang memperluas praktik mafia migas, maka lembaga ini bisa saja dirombak total atau malah dilikuidasi," ujar Sudirman di kantor Kementerian ESDM, Minggu (16/11/2014).

Dengan penegasan tersebut, Sudirman menyatakan, Kementerian ESDM akan terus mengeluarkan kebijakan, regulasi, dan program kerja baru. Hal tersebut dilakukan untuk mendobrak berbagai kebuntuan di sektor migas.

"Pemerintah akan mendobrak dari jebakan yang menghalangi upaya Indonesia mewujudkan kedaulatan energi," ungkap Sudirman.

Dengan adanya Komite Tata Kelola Migas yang diketuai Faisal Basri, pemerintah berharap mendapat rekomendasi terkait kelembagaan di sektor migas. Dalam hal ini, akan ada perombakan dan pengawasan di tubuh SKK Migas sesuai rekomendasi dari Komite Tata Kelola Migas.

"Kelembagaan SKK Migas harus sesuai dengan konstitusi dan dapat diandalkan untuk mempercepat kedaulatan energi," papar Sudirman. (Adiatmaputra Fajar Pratama)

Baca juga: Jadi Ketua Tim, Faisal Basri Berharap Bisa Ubah "Kutukan" Menjadi Berkah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Whats New
OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

Whats New
Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

Whats New
Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Whats New
60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com