Jusuf Kalla: Tak Ada Lagi "Blanket Guarantee"

JK dalam pemaparannya pada acara Risk And Governance Summit 2014, Hotel Dharmawangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/11/2014), menegaskan, pemerintah siap mengambil risiko, tetapi tidak untuk buruknya sistem lembaga keuangan swasta.

"Tidak selalu negara menanggung risiko sistem keuangan yang tidak baik. Pemerintah tidak akan mengambil risiko dari perbuatan-perbuatan yang bersifat false dari sistem, yang merusak negeri ini," katanya.

Wapres mengatakan, lembaga-lembaga keuangan dan perusahaan swasta memang telah membayar pajak. Pemerintah, sebut dia, membalas iktikad baik itu dengan membangun infrastruktur untuk mempermudah investasi untuk memajukan tingkat ekonomi Indonesia.

Ia menyinggung krisis ekonomi pada 1998 lalu. Negara terpaksa berutang ribuan triliun rupiah dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk memperbaiki ekonomi, dan utang tersebut berikut bunganya masih harus dibayar pemerintahan sekarang setelah 16 tahun. Oleh karena itu, kata dia, bila kasus serupa berulang, pemerintah tidak akan mengambil kebijakan yang sama.

"Itulah tahun 98, anak cucu kita menanggung risiko itu. Kalau Anda bubar, bubarlah, kita tidak akan menanggung risiko," ujarnya.

Pada krisis 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS anjlok dari sekitar Rp 2.000 menjadi di atas Rp 10.000 dan banyak bank yang bangkrut. Setelahnya, Bank Indonesia menyalurkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank. Bantuan tersebut banyak yang diselewengkan, dan kasusnya pun belum tuntas hingga kini.

"Itulah penting untuk diketahui, kita menanggung sesuatu, tapi risiko itu bagian dari bisnis, bukan pemerintah," ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tidak ada satu hal pun yang tak berisiko, tetapi risiko tersebut bisa diminimalisasi.

JK juga menyinggung kebijakan pengurangan subsidi BBM yang diumumkan pada Senin (17/11/2014) lalu. Kata dia, hal tersebut berisiko, tetapi pemerintah berani untuk mengambil risiko tersebut untuk mengamankan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

"Risiko pemerintah bisa macam-macam, bisa masuk penjara, bisa juga tidak dipilih lagi. Anda pun juga berisiko," tuturnya.

JK mengajak para petinggi lembaga keuangan yang hadir di acara itu untuk sama-sama berani mengambil risiko. Wakil Presiden juga mengajak mereka untuk sama-sama bekerja keras memajukan ekonomi Indonesia, dan pemerintah memberikan jaminan untuk infrastruktur bisnis yang lebih baik. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Baca juga: Ini Perbandingan Harga BBM Indonesia dengan ASEAN