Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bank Mandiri: Dividen yang Tak Disetor ke APBN Akan Lebih Produktif

Kompas.com - 15/12/2014, 09:16 WIB
Palupi Annisa Auliani

Penulis


BUKITTINGGI, KOMPAS.com - Bank Mandiri menyambut baik lontaran Pemerintah yang berencana mengurangi setoran dividen badan usaha milik negara untuk APBN. Langkah tersebut dinilai akan lebih produktif mendorong pembangunan.

"Kalau dividen tetap berada di perbankan, maka leverage bagi pembangunan bisa 10 kali lipat," kata Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin, pekan lalu di Jakarta, saat melepas rombongan peserta pelatihan wartawan ke Bukittinggi, Sumatera Barat.

Setiap tambahan modal Rp 1 triliun untuk BUMN perbankan, papar Budi, akan bisa disalurkan sebagai kredit produktif senilai Rp 10 triliun. Adapun bila dividen disetorkan ke APBN, kata dia, maka pemanfaatannya akan mengikuti pola alokasi APBN selama ini.

"Belanja APBN terbesar, selama ini adalah untuk gaji (pegawai negeri), subsidi, dan bayar bunga (utang)," ujar Budi. Dia juga berpendapat dividen yang ditahan itu akan jauh lebih optimal bila diberikan porsi lebih besar untuk BUMN perbankan.

Bila nominal dividen yang ditahan lebih banyak berada di BUMN non-bank, kata Budi, leverage yang bisa didapat tak akan lebih dari tiga kali lipat nilainya. "Kalau mereka mau ajukan kredit untuk modal kerja ke bank, dihitung nilai aset dan sebagainya, paling besar dapat kredit tiga kali lipat nilainya asetnya itu," katanya.

Modal bersaing

Di Bukittinggi, Managing Director and Chief Financial Officer Bank Mandiri, Pahala N Mansury, menambahkan, dengan acuan besaran rasio kecukupan modal pada saat ini di angka 8 persen, maka leverage yang didapat dari setiap nominal dana untuk modal bank bisa mencapai 10 sampai 12 kali lipat.

Karena itu, kata Pahala, Bank Mandiri berharap Pemerintah mengurangi porsi setoran dividen dari bank pelat merah ini. "Biasanya 30 persen (dari laba). Harapan kami bisa (turun menjadi) di kisaran 20 persen," ujar dia, Jumat (12/12/2014).

Penurunan nilai dividen yang harus disetor itu, imbuh Pahala, akan menjadi salah satu solusi bagi bank pelat merah menebalkan modalnya. Menyusul rencana pemberlakuan penuh kesepakatan Basel III, kata dia, permodalan merupakan salah satu isu krusial bagi perbankan pada saat ini. "Kalau dengan Basel II, CAR adalah 8 persen, dengan Basel III bisa sampai 17 persen."

Memasuki era perdagangan bebas ASEAN pun, lanjut Pahala, bila perbankan nasional ingin bisa bersaing dengan perbankan dari kawasan, maka masalah modal juga kembali mengemuka. Menurut dia, Bank Mandiri butuh modal setidaknya Rp 200 triliun untuk bisa bersaing itu.

"Kami senang kalau ada suntikan dana dari pemerintah, tapi nilai Rp 200 triliun itu di luar suntikan modal pemerintah," ujar dia. Adapun posisi modal Bank Mandiri pada saat ini berada di kisaran Rp 90 triliun.

Menurut Pahala, sampai saat ini belum ada keputusan soal setoran dividen ini, termasuk keinginan pengurangan setoran itu. "Belum ada pembicaraan lagi. Lebih baik ditanyakan ke Pemerintah soal itu," ucapnya.

baca juga: Pemerintah Akan Pangkas Setoran Dividen BUMN

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Kemenperin Pertanyakan Isi 26.000 Kontainer yang Tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak

Whats New
Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Tingkatkan Akses Air Bersih, Holding BUMN Danareksa Bangun SPAM di Bandung

Whats New
BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

BEI: 38 Perusahaan Antre IPO, 8 di Antaranya Punya Aset di Atas Rp 250 Miliar

Whats New
KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

KAI Services Buka Lowongan Kerja hingga 25 Mei 2024, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Anggaran Pendidikan di APBN Pertama Prabowo Capai Rp 741,7 Triliun, Ada Program Perbaikan Gizi Anak Sekolah

Whats New
Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada 'Pertek' Tak Ada Keluhan yang Masuk

Bantah Menkeu soal Penumpukan Kontainer, Kemenperin: Sejak Ada "Pertek" Tak Ada Keluhan yang Masuk

Whats New
Tidak Ada 'Black Box', KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Tidak Ada "Black Box", KNKT Investigasi Badan Pesawat yang Jatuh di BSD

Whats New
Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Investasi Rp 10 Miliar, Emiten Perhotelan KDTN Siap Ekspansi Bisnis Hotel Rest Area

Whats New
Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Gandeng Binawan, RSUP dr Kariadi Tingkatkan Keterampilan Kerja Tenaga Kesehatan

Whats New
Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Stok Beras Pemerintah Capai 1,85 Juta Ton

Whats New
Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Luncurkan Starlink di Indonesia, Elon Musk Sebut Ada Kemungkinan Investasi Lainnya

Whats New
Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Lahan Kering di RI Besar, Berpotensi Jadi Hutan Tanaman Energi Penghasil Biomassa

Whats New
Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Riset IOH dan Twimbit Soroti Potensi Pertumbuhan Ekonomi RI Lewat Teknologi AI

Whats New
Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Cara Cek Penerima Bansos 2024 di DTKS Kemensos

Whats New
IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

IHSG Melemah 50,5 Poin, Rupiah Turun ke Level Rp 15.978

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com