Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titik Soeharto Minta Susi Tak Malu Contek Kebijakan Orde Baru

Kompas.com - 21/01/2015, 19:11 WIB
Yoga Sukmana

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Komisi IV Titik Soeharto, yang juga merupakan putri mantan Presiden RI Soeharto, mengklaim, sektor kelautan dan perikanan masa Orde Baru lebih baik dari saat ini.

Bahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta tak malu mencontek apa yang dilakukan pada masa Orde Baru dulu. "Mbok nyontek kebijakan Pak Harto apa. Mau nyontek aja malu. Tentu disesuaikan, kekinian. Kalau dulu bagus, tolong dilihat. Bisa ditiru lagi. Kenapa dulu (bisa) swasembada pangan ikan, kenapa sekarang nggak bisa," ujar Titik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1/2015).

Lebih lanjut, kata dia, majunya sektor kelautan dan perikanan pada masa Orde Baru bisa dilihat dari kondisi kesejahteraan para nelayan. Bahkan, Titik mengaku mendapatkan keluhan dari nelayan, dan mereka menyatakan bahwa masa Orde Baru lebih baik dari masa kini.

Menurut dia, pemerintah tak perlu malu belajar dari masa pemerintahan Soeharto. Pasalnya, apa yang dilakukan saat itu bukan hanya karena faktor presidennya, melainkan juga sumbangsih pemikiran putra-putri bangsa di sektor tersebut.

"Akan tetapi, kenyataannya, petani mengeluhkan hal yang sama, zaman Pak Harto sangat diperhatikan, lebih baik dari saat ini. Seperti petani, nelayan, mereka bisa menabung, bisa naik haji. Sekarang ini mencekik sekali," kata dia.

Contoh lainnya, kata dia, bisa dilihat dari cara Bulog bekerja pada masa Soeharto. Dia mengatakan bahwa Bulog saat itu sangat berhasil menjaga stabilisasi harga beras sehingga masyarakat mudah mendapatkan beras. "Pokoknya kalau di petani itu Bulog difungsikan menjadi stabilitator harga, bukan (malah) BUMN (mencari) profit," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com