Akademisi: Kedaulatan Pangan Jangan Sampai "Seolah-olah"

"Saya kaget ketika melihat RJPMN, saya tidak tahu angka dari mana 20 juta ton surplus beras padahal pada zaman SBY target 10 juta ton saja tak tercapai," kata Andreas dalam diskusi panel Menakar Jalan Perubahan, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Jakarta, Selasa (21/1/2015).

Selain itu, Andreas yang juga tergabung dalam tim transisi Jokowi-JK ini mengkhawatirkan pembukaan lahan sebesar 1 juta hektar sawah dalam RJPMN. Pasalnya kata dia pada zaman Soeharto program tersebut pernah dilakukan dan tidak berhasil.

"Pada zaman Soeharto, Bappenas mengeluarkan Rp 3 triliun untuk pembukaan lahan, lalu rusak dan direhabilitasi sebesar 3 triliun lagi," jelas pria yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI) ini.

Dia menekankan bahwa kedaulatan pangan ini berbeda dari ketahanan pangan. Dirinya beranggapan pemerintah harus menerapkan prioritas dari kedaulatan pangan. "Kedaulatan pangan ada di prioritas mana, jangan sampai cuma seolah-olah saja," kata Andreas.