Smelter Freeport di Papua Lebih Hemat?

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai Nasdem Kurtubi yakin, jika semua pihak ingin pembangunan dan manfaat lebih untuk masyarakat Papua, fasilitas pemurnian bijih mineral (smelter) PT Freeport Indonesia bisa dibangun di Papua. "Kalau semua pihak bersepakat all out termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat saya rasa bisa dalam waktu tiga tahun," kata Kurtubi ditemui usai Rapat Dengar Pendapat dengan Freeport, Selasa (27/1/2015).

Jika semua sepakat memajukan Papua, Kurtubi yakin smelter Freeport bisa beroperasi pada 2017, sesuai dengan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Optimisme Kurtubi bahwa smelter di Papua bisa beroperasi pada 2017 didasarkan pada ketersediaan tanah dan listrik. "Tanahnya ada, pembebasan lahan tidak perlu kalau di Papua," lanjut Kurtubi.

Begitupun dengan ketersediaan listrik. Menurut Kurtubi, biaya yang dikeluarkan untuk pembangkit listrik tidak terlampau besar, sebab sifatnya hanya ekspansi. "Dia sudah punya pembangkit sekarang. Tinggal ditambahi kapasitasnya. Lebih-lebih kalau dia bahan bakunya batubara, jadi lebih murah. Jadi, listrik tidak bisa jadi alasan untuk ngeles (menghindar)," tegas Kurtubi.

Di sisi lain, Kurtubi pun tidak melihat kemungkinan investasi yang dikeluarkan bakal lebih mahal ketimbang membangun di Gresik, yang ditaksir mencapai 2,3 miliar dollar AS. "Kalau di Gresik lahannya yang mahal, kalau di Papua dia bisa dikatakan gratis. Di Gresik izin macam-macam, banyak biayanya karena sudah settled. Kalau di Papua kan lahan juga di area pertambangan," jelas dia.

Selain itu, dia menilai, Freeport akan mendapat keuntungan jika membangun di Papua, yakni menghemat ongkos kirim bijih ke smelter Gresik, maupun smelter di luar negeri yang selama ini digunakan untuk memurnikan mineral Freeport. "Tidak ada lagi ongkos kirim kalau smelternya di Papua," kata dia.

Ditemui pada kesempatan sama, Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsoeddin membantah mengabaikan pembangunan smelter di Papua, dengan dipilihnya lokasi smelter di lahan milik PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. "Itu bukan berarti kita tidak melaksanakan di Papua. Saya tidak pernah bilang Freeport tidak mau bangun di Papua. Tetapi untuk melanjutkan kelanjutan dari operasi ini, perlu tentu mengambil lokasi yang memungkinkan sebelum dilakukan di Papua," ujar Maroef.

Dia lebih lanjut bilang, dibutuhkan kesiapan matang sebelum melakukan pembangunan smelter di Papua, salah satunya soal ketersediaan listrik. Dalam beberapa kesempatan, Direktur Jenderal Minerba, Kementerian ESDM, R Sukhyar, mengatakan, jika ingin melihat wujud pemurnian yang paling cepat adalah membangun smelter di Gresik, JawaTimur yang sudah lengkap infrastrukturnya. Sementara itu, untuk pembangunan Papua, pemerintah menyarankan agar Freeport membangun industri hilir tambang, seperti misalnya industri semen.