Pemerintah Akan Stop Pengiriman TKI Informal pada 2017

Rencananya, keinginan Presiden itu akan terwujud pada 2017 nanti sesuai road map Kemenaker. "Presiden ingin menghentikan penempatan TKI (informal) ke luar negeri. Kita akan follow up keinginan Bapak Presiden itu. Sebelumnya kita memang membuat road map nol PLRT (penata laksana rumah tangga) pada 2017," ujar Hanif di Gedung BI, Jakarta, Senin (16/2/2015).

Dia menjelaskan, rencana pemerintah menghentikan pengiriman TKI informal bukan karena alasan bahwa pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga itu buruk. Menurut Hanif, alasan utama kebijakan itu adalah karena pemerintah melihat adanya perbedaan budaya beberapa negara yang justru memperlakukan PRT dengan tidak semestinya.

"Kita mendorong mengirimkan tenaga kerja yang lebih terlatih dan profesional. Profesi PRT itu baik dan halal. Namun karena tingkat kerentanan budaya dan hukum suatu negara, rencana penghentian TKI dilakukan sebagai upaya melindungi warga kita di luar negeri," kata dia.

Lebih lanjut, kata Hanif, penghentian pengiriman TKI informal pada 2017 nanti pasti akan menimbulkan lonjakan jumlah pengangguran. Oleh karena itu, pemerintah juga sedang membuat strategi agar lapangan kerja tercipta seluas-luasnya bagi para angkatan kerja yang menganggur.

"Kita cari solusi terhadap para pengangguran kita, yang 7,2 juta pengangguran terbuka, dan 34 juta lagi mereka yang hanya lulusan SMP dan SD. Harus dipastikan, (bahwa solusinya) harus mengakomodasi yang SD dan SMP ini," ucap Hanif.