KPPU Tak Lihat Adanya Kartel Beras

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil monitoring Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di sejumlah wilayah menunjukkan kenaikan harga beras tidak wajar. “Harga beras saat ini tidak waras,” kata Syarkawi Rauf dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (28/2/2015).

Di Makassar misalnya, terjadi kenaikan 10-15 persen harga beras, begitu juga di Samarinda dengan kenaikan mencapai 20 persen. “Di DKI Jakarta lebih tinggi lagi, dan di Sumatra serta sejumlah sentra produksi,” imbuh Syarkawi.

Dia menyebutkan, ada sejumlah faktor yang ditengarai menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar. Pertama, dari sisi produksi terjadi pergeseran masa tanam. Pada 2014 lalu produksi beras juga turun 0,9 persen. Kedua, tidak disalurkannya beras miskin untuk November-Desember 2014. “Pemerintah memberikan sinyal raskin akan diganti dengan e-money. Nah semua ini terakumulasi memberikan peluang terhadap pelaku usaha. Sama seperti pada kartel bawang putih, dimana kartel terjadi lebih disebabkan kebijakan pemerintah yang mendorong ke arah terjadinya persekongkolan,” lanjut Syarkawi.

“Kami menduga di beras ini, kalaupun sinyalemen Menteri Perdagangan itu benar bahwa ada mafia beras, dan yang dimaksud (mafia) itu adalah kartel, itu disebabkan karena kebijakan,” kata dia lagi.

Terlebih lagi, Syarkawi menjelaskan sistem supply-chain di komoditas beras bersifat oligopolistik. Pasalnya, beberapa mata rantai dikuasai oleh segelintir orang, seperti di penggilingan dan pedagang besar.

Akibatnya, sambung dia, instrumen stabilisasi yang dimiliki Perum Bulog berpindah ke pedagang dan penggilingan besar. “Itu yang harusnya dibenahi. Untuk sementara ini, KPPU tidak melihat adanya kartel,” ucap Syarkawi.

Dalam kesempatan sama, anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Khudori juga melihat bisa jadi yang disampaikan Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, benar. Buktinya, pascakunjungan Presiden Joko Widodo ke Gudang Perum Bulog, sehari berikutnya harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta langsung drop Rp 500 per kilogram “Bahwa ada spekulan betul. Ketika pemerintah ngasih warning setelah Pak Jokowi ke Gudang Bulog dan memastikan besok akan digelontorkan beras besar-besaran supaya harga turun, dan ternyata besoknya harga turun ya pasti itu menunjukkan spekulasi,” jelas dia.

“Kenapa? Karena kalau pedagang tetap menahan stok, peluang keuntungan yang dia dapat akan turun. Kalau pemerintah betul-betul gelontorkan, harga turun kan, keuntungan pasti lebih kecil,” pungkas dia.