Perpanjangan Kontrak Freeport Akan Segera Diajukan ke Presiden Jokowi

“Kalau baca kontraknya kan Freeport punya hak memperpanjang dua kali setelah 2021. Tapi yang mau kita tempuh adalah mempercepat perubahan KK (Kontrak Karya) menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus),” kata Said, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (10/4/2015).

Asal tahu saja, pemerintah memastikan pada 2021 mendatang sudah tidak ada lagi rezim KK, dan yang ada adalah IUPK Operasi Produksi.

Berdasarkan, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perpanjangan kontrak bisa diproses paling cepat dua tahun sebelum masa kontrak berakhir.

Masa kontrak Freeport berakhir pada 2021, yang artinya permohonan perpanjangan kontrak bisa dilakukan paling cepat baru 2019.

Said Didu pernah mengatakan, dengan berbagai pertimbangan, pemerintah akan merevisi beleid tersebut. Dengan begitu, Freeport dan perusahaan tambang lain bisa mengajukan permohonan perpanjangan lebih awal. (Baca: Pemerintah Pastikan Freeport Kantongi Kepastian Perpanjangan Operasi).

Dia menjelaskan, area tambang terbuka (open pit) Freeport akan berhenti pada 2017. Hal ini akan menjadi masalah jika proses perpanjangan baru bisa dilakukan 2019. “Berarti apakah tidak boleh ada kegiatan (selama dua tahun itu)? Bayangkan kalau kita diam saja di sini (tidak mempercepat), 50.000 orang di-PHK di sana,” jelas Said.