Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Sertakan Total di Blok Mahakam, Menteri ESDM Dinilai Mengecewakan

Kompas.com - 19/06/2015, 19:20 WIB
Estu Suryowati

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Keputusan pemerintah untuk memberikan porsi hak partisipasi kepada Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation sebesar 30 persen, dan kepada PT Pertamina (Persero) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar 70 persen, disesalkan sejumlah kalangan.

“Energy Watch Indonesia (EWI) kali ini benar-benar sangat kecewa terhadap keputusan pemerintah terkait participating interest Blok Mahakam yang tetap menyertakan Total-Inpex sebesar 30 persen,” ucap Direktur Eksekutif EWI, Ferdinand Hutahaean, Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Ferdinand menuturkan, dengan komposisi tersebut, artinya Pertamina hanya akan kebagian 60 persen, dengan asumsi BUMD mengambil seluruh hak partisipasinya sesuai peraturan pemerintah sebesar 10 persen.

Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan, EWI lebih kecewa terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said karena tidak berani merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo agar Blok Mahakam diserahkan seluruhnya pada Pertamina.

“Sangat disayangkan mengapa Kementerian ESDM merekomendasikan bahwa Total-Inpex masih disertakan dengan pola business to business (B2) dengan Pertamina. Mestinya tidak boleh ada ampun. Total-Inpex harus keluar dari Mahakam. Sehingga Pertamina menguasai 90 persen, dan BUMD 10 persen,” jelas Ferdinand.

Dia menambahkan, saat ini publik tentu saja menyalahkan Jokowi sebagai Presiden yang memutuskan hal tersebut. “Akhirnya Jokowi dicap sebagai antek asing oleh beberapa pihak yang lupa atau tidak bahwa keputusan Jokowi adalah berdasarkan rekomendasi dari Kementerian ESDM,” sambung Ferdinand.

Atas dasar itu, Ferdinand menegaskan sebaiknya Presiden Jokowi segera bertindak menyelamatkan negara dengan mengevaluasi kabinetnya. “Kementerian yang menjadi ujung tombak eksekusi tidak boleh dipimpin menteri-menteri pengecut, yang lebih takut asing daripada takut pada bangsa sendiri. Ini sungguh pukulan berat dan menjadi preseden buruk ke depan atas kontrak-kontrak yang akan segera berakhir,” tandas Ferdinand.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Rombak Direksi ID Food, Erick Thohir Tunjuk Sis Apik Wijayanto Jadi Dirut

Whats New
OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

OJK Bakal Buka Akses SLIK kepada Perusahaan Asuransi, Ini Sebabnya

Whats New
Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan 'Buyback' Saham

Gelar RUPST, KLBF Tebar Dividen dan Rencanakan "Buyback" Saham

Whats New
Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Layanan LILO Lion Parcel Bidik Solusi Pergudangan untuk UMKM

Whats New
60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

60 Persen Pekerja RI Bekerja di Sektor Informal dan Gig, Hadapi Tantangan Keterbatasan Akses Modal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com