Perlu "Road Map" untuk Pengembangan Energi Selain BBM
Road map itu, sebut dia, sangat penting untuk pegangan semua pihak dalam menjalankan pengembangan energi selain bahan bakar minyak (BBM).
"Dalam road map itu harus dijelaskan mengenai kesamaan pandangan antara pemerintah dengan stakeholder, antara pertamina dengan BPBD Sawit. Jadi siapa melakukan apa akan sangat jelas,” ucap Kardaya kepada wartawan di Jakarta Senin (27/7/2015).
Pemerintah, menurut dia, harus melakukan terobosan. Karena jika hanya mengandalkan BBM dari fosil maka akan sangat lama sekali bisa memenuhi kebutuhan energi didalam negeri. Terobosan tersebut misalnya dengan memberikan kebijakan yang bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di bidang energi di Indonesia.
Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai negara yang kaya akan potensi bioenergi. “Banyak potensi energy bio yang bisa dikembangkan pemerintah selain dari sawit misalnya dari aren yang bisa menghasilkan Etanol. Indonesia mempunyai produksi yang sangat besar baik dari sawit atau dari aren,” kata Kardaya.
Kardaya menegaskan, untuk membangun energi nasional diperlukan kebijakan yang konsisten dari pemerintah serta implementasi yang konsisten juga.
“Jangan sampai kebijakan yang baru dijalankan ini di tengah-tengahnya berubah karena adanya faktor harga minyak dunia yang berubah pula,” tegasnya.
Penggunaan bioenergi merupakan BBN yang paling realistis untuk dikembangkan di Indonesia saat ini. Pasokan bahan bakunya sangat berlimpah. Ini seharusnya menjadi keuntungan kompetitif bagi Indonesia dan akan menjadi pertanyaan besar jika keuntungan kompetitif ini justru disia-siakan dengan berbagai dalih.
Sawit di Indonesia seperti halnya tebu di Brazil atau minyak di timur tengah. Karena itu, tidak masuk akal jika pengembangan bbn biodiesel berbasis sawit justru tertunda-tunda. Pada saat awal memang diperlukan sokongan kebijakan dan dana agar bisa bersaing dengan BBM fosil.
Sementara itu, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit, Bayu Krisnamurthi mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan memberikan subsidi sebesar Rp 600-Rp 700 per liter untuk pengembangan biodiesel nasional .
"Kita sudah menyepakati ketentuan support biodiesel. Badan ini akan memberikan support Rp 600-Rp 700 per liter. Ini adalah on top dari Rp 1.000 subsidi pemerintah terhadap solar yang sudah ditetapkan dalam APBN," ujarnya dalam keterangan persnya di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Selain itu, PT Pertamina juga diminta untuk menggunakan bahan bakar jenis campuran sawit ini. Dengan adanya dana sawit ini, diharapkan Pertamina menggunakan B15 (biodiesel 15 persen).
"Ada selisih harga biodiesel dengan MOPS (Mean of Platts Singapore). Dengan adanya sistem ini menyelesaikan selisih harga tersebut, jadi tidak ada alasan bagi Pertamina untuk tidak gunakan B15," kata Bayu.
Dia menambahkan, subsidi yang diberikan melalui BPDP ini akan dialokasikan kepada produsen seperti Pertamina sehingga nantinya harga jual menjadi lebih murah.
"Subsidi Rp 1.000 akan diberikan kepada konsumen, prinsip supportnya pada konsumen tapi mekanismenya itu Rp 1.000 diberikan pada produsen BBM-nya, itu fix (tetap) di APBN, yang Rp 600-700 itu bergerak sesuai harga pasar, diberikan kepada produsen bahan bakunya, jadi konsumen secara tidak langsung akan diberikan subsidi Rp 1.600-1700 per liter," ujar Bayu.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
