Angka Kemiskinan Diduga Naik, BPS Didesak Segera Rilis Indikator Kesejahteraan

Ekonom senior INDEF Fadil Hasan mengatakan, hasil survei sosial ekonomi nasional yang dilakukan BPS penting sebagai pegangan pengambil kebijakan untuk membuat perencanaan. Namun hingga saat ini, BPS belum juga merilis data-data indikator kesejahteraan yang diantaranya meliputi tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan rasio gini.

“Namun anehnya lagi, Presiden Jokowi juga seolah kelupaan menyampaikan capaian indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran dalam pidato kenegaraan dan nota keuangan,” kata Fadil dalam diskusi yang digelar Senin (24/8/2015).

Padahal, pembacaan indikator kesejahteraan ini biasanya disampaikan seorang presiden pada saat pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan. Atas dasar itu, INDEF menduga indikator kesejahteraan memburuk.

“Dugaan kami kemiskinan meningkat, itu yang saya kira menyebabkan mereka (BPS) menunda atau meminta terlebih dahulu persetujuan pemerintah. Kita menuntut BPS segera mempublikasikan hasil susenas,” tegas Fadil.

Dia menuturkan, angka kemiskinan diprediksi meningkat melihat pengalaman 2005 pada saat pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Pada waktu itu, kejadiannya hampir serupa dimana terdapat keterlambatan rilis. Ternyata, angka kemiskinan meningkat 17 persen. “Bisa jadi sekarang begitu. Angka kemiskinan prediksi kami meningkat,” ucap Fadil.

INDEF dalam analisisnya memprediksi angka kemiskinan meningkat dari September 2014 sebesar 10,96 persen menjadi 11,50 persen pada Maret 2015. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) diperkirakan meningkat dari 7,15 persen pada semester I-2014 menjadi 7,5 persen pada semester I-2015.

INDEF juga memprediksi pertumbuhan upah buruh tani mengalami penurunan dari 6,6 persen pada Maret 2014 menjadi 4,5 persen pada Maret 2015. Sedangkan upah buruh industri pun mengalami penurunan secara riil 3,5 persen triwulanan. Indeks gini rasio diperkirakan melebar dari 0,41 menjadi 0,42.