Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR: Pemerintah Tak Perlu Bentuk Lembaga Pengelola Dana Energi

Kompas.com - 09/09/2015, 11:22 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk membentuk Lembaga Pengelola Dana Energi, dinilai belum terlalu mendesak.

"Menurut saya kelembagaan yang ada sekarang dioptimalkan saja. Sepertinya tidak perlu membentuk badan baru nanti malah, saya khawatir akan membikin ruwet persoalan," kata anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi di Jakarta, Selasa (7/9/2015).

Politisi Partai Nasdem itu pun mengatakan sama halnya di sektor minyak dan gas bumi (migas) yang kabarnya akan ada semacam oil fund. Kurtubi menilai, adanya oil fund justru akan membuat penerimaan negara dari sektor migas berkurang. Selain itu, sebut dia, tidak jelas pihak mana yang akan mengelola oil fund tersebut. "Nah kalau oil fund saya sama sekali tidak setuju," tegas Kurtubi.

Soal Lembaga Pengelola Dana Energi, dia mengatakan sejauh ini belum ada pembahasannya di forum Komisi VII, baik di internal maupun dari Kementerian ESDM. "Belum ada komunikasi ke Komisi VII," kata dia.

Pengakuan Kurtubi berlainan dengan yang disampaikan Sudirman Said kemarin, Senin (7/9/2015). Waktu itu dia bilang, terkait pembentukan Lembaga Pengelola Dana Energi, kementeriannya sudah berkomunikasi dengan Komisi VII DPR RI dan Kementerian Keuangan.

Dijumpai di gedung Senayan, Selasa siang, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro pun membantah telah bertemu dan membahas rencana pembentukan badan layanan umum tersebut. (Baca: Menkeu Belum Tahu Soal Lembaga Pengelola Dana Energi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Kenaikan Yesus Kristus, 328.563 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Libur Kenaikan Yesus Kristus, 328.563 Kendaraan Tinggalkan Jakarta

Whats New
OCBC Singapura Ajukan Tawaran Rp 16 Triliun untuk Akuisisi Great Eastern Holdings

OCBC Singapura Ajukan Tawaran Rp 16 Triliun untuk Akuisisi Great Eastern Holdings

Whats New
Inggris Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi

Inggris Keluar dari Jurang Resesi Ekonomi

Whats New
Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat, Ini Penjelasan Peritel

Minta Penjualan Elpiji di Warung Madura Diperketat, Ini Penjelasan Peritel

Whats New
Intervensi Bank Sentral Kesetabilan Rupiah dan Cadangan Devisa

Intervensi Bank Sentral Kesetabilan Rupiah dan Cadangan Devisa

Whats New
Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Cek Posisi dan Syaratnya

Bank Muamalat Buka Lowongan Kerja hingga 31 Mei 2024, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Viral Video Youtuber Korsel Diajak Mampir ke Hotel, Ini Tanggapan Kemenhub

Viral Video Youtuber Korsel Diajak Mampir ke Hotel, Ini Tanggapan Kemenhub

Whats New
Finaccel Digital Indonesia Berubah Nama jadi KrediFazz Digital Indonesia

Finaccel Digital Indonesia Berubah Nama jadi KrediFazz Digital Indonesia

Whats New
Dampak Fluktuasi Harga Pangan Awal 2024

Dampak Fluktuasi Harga Pangan Awal 2024

Whats New
Mengenal 2 Fitur Utama dalam Asuransi Kendaraan

Mengenal 2 Fitur Utama dalam Asuransi Kendaraan

Earn Smart
Penggunaan Gas Domestik Didominasi Industri, Paling Banyak Industri Pupuk

Penggunaan Gas Domestik Didominasi Industri, Paling Banyak Industri Pupuk

Whats New
Libur Panjang, Angkasa Pura II Proyeksikan Penumpang Capai 1 Juta Orang

Libur Panjang, Angkasa Pura II Proyeksikan Penumpang Capai 1 Juta Orang

Whats New
Percepat Peluncuran Produk untuk Perusahaan Teknologi, XpandEast Terapkan Strategi Pengurangan Time-to-Market

Percepat Peluncuran Produk untuk Perusahaan Teknologi, XpandEast Terapkan Strategi Pengurangan Time-to-Market

Whats New
Pasar Kripto Berpotensi 'Rebound', Simak Prospek Jangka Panjangnya

Pasar Kripto Berpotensi "Rebound", Simak Prospek Jangka Panjangnya

Earn Smart
Asosiasi 'Fintech Lending' Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Asosiasi "Fintech Lending" Buka Suara Soal Pencabutan Izin Usaha TaniFund

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com