Gubernur BI: Rencana Penurunan Harga BBM Jangan untuk Cari Popularitas

Menurut BI, pemerintah harus konsisten lantaran sudah ada keputusan untuk me-review harga BBM setiap 6 bulan atau 3 bulan sekali. Rencana tersebut pun tak boleh dilakukan untuk cari popularitas semata.

"Maksud saya jangan untuk popularitas, tetapi harus betul-betul untuk akuntabilitas dan juga mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau mau di-review (harga BBM) setiap 6 bulan, kita harus lakukan dengan disiplin setiap 6 bulan di-review dan kalau perlu turun, turun. Kalau perlu naik, ya naik, tetapi yang penting konsistensi," ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di kantor BI, Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Dia menjelaskan, pelaku pasar sudah pernah mendengar bahwa Indonesia pada November 2014 melakukan reformasi kebijakan subsidi BBM. Pada saat itu juga pemerintah berjanji akan melakukan review harga BBM setiap dua minggu, atau 3 bulan, atau 6 bulan. Hal itu, menurut dia, harus menjadi pegangan pemerintah.

"Kalau misalkan ada penyesuaian harga BBM yang kami rekomendasikan adalah basis perhitungannya harus transparan. Karena ini tak hanya bagian dari pendidikan kepada masyarakat, tetapi juga kredibilitas. Karena publik ingin mengetahui bahwa kalau kita melakukan penyesuaian harga masih konsisten dalam reformasi di energi yang kita lakukan. Kalau itu konsisten dan memungkinkan penurunan, kami dukung," kata dia.

Wacana penurunan harga premium ini mengemuka ketika Jokowi membuka rapat terbatas soal pemangkasan izin di Istana Kepresidenan, Kamis (2/10/2015). Ketika itu, pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan tahap III.

Harga BBM jenis solar bersubsidi dan premium tidak berubah sejak akhir Maret 2015. Harga jual premium untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali ditetapkan sebesar Rp 7.400 per liter. Harga premium di luar ketiga wilayah itu sebesar Rp 7.300 per liter. Harga itu sebenarnya masih di bawah harga kekinian, yaitu Rp 8.300 per liter premium dan Rp 6.750 per liter solar.