Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gas Murah untuk Industri Baru Bisa Dinikmati 2016, Mengapa?

Kompas.com - 08/10/2015, 19:18 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Harga gas murah untuk industri maksimal 6 dollar AS per MMBTU baru bisa dinikmati pada 1 Januari 2016. Kebijakan penurunan harga gas murah menjadi bagian dari paket kebijakan III yang dikeluarkan pemerintah.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menuturkan, memang ada jeda antara pengumuman kebijakan harga gas dengan masa berlakunya. Ada beberapa alasan gas murah untuk industri baru bisa dinikmati tahun depan.

“Karena kita mesti menyiapkan beberapa peraturan. Itu kan mengurangi PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Yang sebelumnya merupakan bagian pemerintah, harus direlakan,” kata Sudirman, di Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Sudirman menambahkan, penurunan penerimaan negara akibat kebijakan ini tidak bisa dimasukkan pada tahun anggaran 2015. “Tahun depan, baru bisa kita gunakan,” lanjut Sudirman.

Selain itu, mantan Direktur Utama PT Pindad (Persero) itu mengatakan, lapangan gas yang akan "direlakan" penerimaan negaranya membutuhkan proses pengembangan (development). “Jadi misalnya kita mau membantu supaya pupuk Bojonegoro dibangun, itu kan pembangunannya bukan sekarang. Dua tahun lagi baru dibangun,” kata Sudirman.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja memperhitungkan potential loss penerimaan negara dari kebijakan penurunan harga gas di rentang Rp 6 triliun–Rp 13 triliun.

Penurunan harga berlaku bagi gas di hulu yang harganya di atas 6 dollar AS per MMBTU. Berdasarkan data Kementerian ESDM, volume gas dengan antara 6-7 dollar AS per MMBTU ada 322 BBTUD. Sedangkan volume gas dengan harga 7-8,3 dollar MMBTU ada 98 BBTUD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Perbankan Antisipasi Kenaikan Kredit Macet Imbas Pencabutan Relaksasi Restrukturisasi Covid-19

Whats New
KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

KKP Tangkap Kapal Ikan Berbendera Rusia di Laut Arafura

Whats New
Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Defisit APBN Pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran Dipatok 2,45 Persen-2,58 Persen

Whats New
Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Bos Bulog Sebut Hanya Sedikit Petani yang Manfaatkan Jemput Gabah Beras, Ini Sebabnya

Whats New
Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Emiten Gas Industri SBMA Bakal Tebar Dividen Rp 1,1 Miliar

Whats New
Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Citi Indonesia Tunjuk Edwin Pribadi jadi Head of Citi Commercial Bank

Whats New
OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

OJK: Guru Harus Punya Pengetahuan tentang Edukasi Keuangan

Whats New
Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Sekjen Anwar: Kemenaker Punya Tanggung Jawab Besar Persiapkan SDM Unggul dan Berdaya Saing

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Viramakarya untuk Posisi di IKN, Ini Posisi dan Persyaratannya

Whats New
Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Soal Relaksasi HET Beras Premium, Dirut Bulog: Biasanya Sulit Dikembalikan...

Whats New
Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Potensi Pasar Geospasial di Indonesia

Whats New
OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin 'Student Loan' Khusus Mahasiswa S-1

OJK Minta Lembaga Keuangan Bikin "Student Loan" Khusus Mahasiswa S-1

Whats New
Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Soal Tarif PPN 12 Persen, Sri Mulyani: Kami Serahkan kepada Pemerintahan Baru

Whats New
Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Citilink Buka Lowongan Kerja Pramugari untuk Lulusan SMA, D3, dan S1, Ini Syaratnya

Whats New
Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Kerangka Ekonomi Makro 2025: Pertumbuhan Ekonomi 5,1 - 5,5 Persen, Inflasi 1,5 - 3,5 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com