Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Saat 'Kepepet', Kebijakan Ekonomi Positif Akan Terbit"

Kompas.com - 19/11/2015, 12:53 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Perekonomian Indonesia di sepanjang tahun 2015 ditandai dengan berbagai macam pengaruh, baik dari kondisi perekonomian global maupun domestik sendiri. Untuk menjaga sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik, maka pemerintah meluncurkan serangkaian pajet kebijakan.

Menurut Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara, paket-paket kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah tersebut tidak akan pernah dibuat ketika Indonesia melalui periode booming ekonomi.

Selain itu, pemerintah pun mulai menggali potensi-potensi pendorong pertumbuhan ekonomi yang selama ini belum tersentuh secara optimal.

"Saat kepepet akan keluar kebijakan yang sangat positif. Kebijakan yang tidak akan pernah dibuat saat booming ekonomi," ujar Mirza di Jakarta, Rabu (19/11/2015).

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah adalah mengeksplorasi potensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata. Pemerintah pun membuka kemudahan berupa bebas visa yang tadinya hanya 15 negara menjadi 90 negara.

Mirza memandang, dengan bebas visa tersebut makan Indonesia dapat dinikmati penerimaan devisa yang masuk dalam kurun 5 tahun.

Di samping itu, Mirza juga menyoroti kebijakan perizinan satu pintu, di mana 22 kementerian mendelegasikan untuk memberikan izin satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ia pun memandang bahwa kebijakan pemberian insentif untuk devisa hasil ekspor pun akan memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Semua kebijakan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah tersebut, kata Mirza, tidak mungkin akan diluncurkan ketika perekonomian sedang terpusat pada komoditas yang sedang meningkat permintaannya. Namun, ketika harga komoditas sedang lesu, maka harus ada upaya alternatif untuk tetap mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

"Paket Kebijakan I sampai VI ini positif. Jangan dikritik dulu bahwa paket-paket ini mana realisasinya. Kita dorong pemerintah untuk menerbitkan paket yang positif, tapi harus tetap dikawal, misalnya undang-undangnya, Perpres-nya, dan lain-lain," jelas Mirza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Info Limit Tarik Tunai BCA Sesuai Jenis Kartu ATM Lengkap

Spend Smart
3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

3 Cara Tarik Tunai Tanpa Kartu BCA, Penting saat Lupa Bawa di ATM

Earn Smart
[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

[POPULER MONEY] Serikat Pekerja Tuntut Naik Upah, Menaker Balik Tuntut Kenaikan Kompetensi | Luhut Janji Microsoft Tak Akan Menyesal Investasi Rp 27,6 Triliun di Indonesia

Whats New
Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Cara Bayar Tagihan FIF di ATM BCA, BRI, BNI, Mandiri, dan BTN

Spend Smart
Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Bank Mandiri Tegaskan Tetap Jadi Pemegang Saham Terbesar BSI

Whats New
Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Cek Jadwal Pembagian Dividen Astra Otoparts

Whats New
Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Syarat Ganti Kartu ATM Mandiri di CS Machine dan Caranya

Whats New
Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi 'Feeder' bagi Malaysia dan Singapura

Status Internasional Bandara Supadio Dihapus, Pengamat: Hanya Jadi "Feeder" bagi Malaysia dan Singapura

Whats New
Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Naik 36 Persen, Laba Bersih Adaro Minerals Capai Rp 1,88 Triliun Sepanjang Kuartal I-2024

Whats New
Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Jokowi Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton di 2024

Whats New
Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Dampak Erupsi Gunung Ruang, 5 Bandara Masih Ditutup Sementara

Whats New
Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Kadin Gandeng Inggris, Dukung Bisnis Hutan Regeneratif

Whats New
Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada  Kuartal I 2024

Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen pada Kuartal I 2024

Whats New
Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Bappenas Buka Lowongan Kerja hingga 5 Mei 2024, Simak Persyaratannya

Work Smart
Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Kemenko Perekonomian Berupaya Percepat Keanggotaan RI dalam OECD

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com