Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Harga Beras Indonesia Masih Paling Mahal!

Kompas.com - 28/12/2015, 22:47 WIB
Ramanda Jahansyahtono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga beras produksi Indonesia dinilai masih menjadi yang paling mahal se-ASEAN. Apalagi, jika dibandingkan dengan Myanmar atau Kamboja.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirut Pengadaan Bulog, Wahyu di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Senin (29/12/2015).

"Kita paling mahal di antara negara - negara produsen beras di ASEAN, Kamboja dan Myanmar jauh lebih murah dibanding dengan Indonesia," ujar Wahyu.

Kata dia, harga perkiraan untuk beras Indonesia di pasaran per kilogramnya masih di atas Rp 9.000 lebih tinggi Rp 2.000 dari beras di negara lain.

"Untuk harga berapanya tergantung dengan kurs dollar. Tapi untuk perkiraan saja misalnya di Indonesia harga beras medium bisa di atas Rp 9.000. Sedangkan untuk di luar negeri (Vietnam dan Myanmar) bisa dibawah Rp 7.000 rupiah," ujar Wahyu.

Padahal, kata dia jika bicara soal sumbangan pemerintah khususnya dalam kebijakan pertanian, Indonesia jawara di ASEAN. Dia mencontohkan, jika bantuan pemerintah Vietnam untuk 1 hektar lahan pertanian dirupiahkan, nilainya hanya sekitar Rp 1 juta. Sedangkan di raya-rata nilai nya Indonesia bisa mencapai Rp 5 juta per hektar lahan.

Menurut dia, saat ini hal yang perlu diperhatikan adalah efisiensi dan efektivitas bantuan pada pelaku pertanian.

"Bukan hanya melulu soal meningkatkan harga yang bisa didapat petani tapi yang lebih penting adalah memastikan harga komoditas dibeli dengan layak," ujarnya.

Oleh karena itu, Wahyu berpendapat bahwa kehadiran Badan Otoritas Pangan Nasional diperlukan.  Badan Otoritas Pangan Nasional ini nanti akan mengatur regulasi soal pangan di Indonesia.

"Salah satunya juga agar bisa memetakan potensi produksi dalam negeri," ujar Wahyu.

Dia mencontohkan, Badan ini kelak akan bisa memetakan komoditas apa saja yang potensial. Misalnya saat melihat produksi jagung sangat potensial, nantinya semua yang terlibat bisa fokus di produksi jagung.

"Jangan maksain bikin kedelai misalnya, yang kita enggak bagus di sana," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com