GPBSI Merasa "Kecolongan" pada Pembahasan Pencabutan DNI Bioskop

"Dalam lima tahun ke depan, ketatnya persaingan bioskop akan membunuh perfilman nasional karena akan sulit bersaing," kata Djonny kepada KOMPAS.com, Senin (15/02/2016).

Menurut dia, semestinya pemerintah turut mengundang GPBSI dalam pembahasan rencana pencabutan DNI bioskop. Sayangnya, setelah dua tahun pembahasan di pemerintah berjalan dan aturan sudah matang, hal itu baru dikomunikasikan ke asosiasi.

"Kami tidak bisa melakukan apa-apa," tambah Djonny.

Menurut dia, pencabutan DNI untuk usaha produksi dan peredaran film perlu diskusi dan kajian yang mendalam.

Kajian tersebut selain menyertakan asosiasi pengusaha bioskop juga harus menyertakan budayawan dan bahkan ahli ekonomi untuk mengetahui dampak untung rugi dibukanya bisnis bioskop 100 persen ke asing.

Djonny sebelumnya mengatakan, usaha bioskop di daerah bisa hancur akibat masuknya bioskop asing dalam lima tahun mendatang.

"Kalau di kota besar, sekitar 80 persen jaringan bioskop dikuasai oleh jaringan Cinemaxx, Blitz Megaplex dan Cinema 21. Paling pemain asing baru kebagian porsi 20 persen saja," kata dia. (Baca: DNI Bioskop Dicabut, Bioskop Daerah Bisa Hancur Dalam Lima Tahun).