Urus Keimigrasian di Perbatasan, TKI Tak Berdokumen Wajib Bayar Rp 1,5 Juta

Mereka lebih memilih menyerahkan semua urusan kepada pengurus atau PJTKI yang merekerut mereka.

Salah satu buruh migran yang mengaku akan berangkat ke Malaysia sebagai buruh kebun sawit Ronsi mengaku tidak mendapat penjelasan adanya biaya tersebut.

“Nggak tahu, kami serahkan semua kepada pengurus. Kami cuma setor nama saja,” ujarnya Senin (22/02/2016).

Untuk mendapatkan paspor dalam program Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan yang diresmikan Puan Maharani Selasa (16/02) lalu, TKI harus mengeluarkan biaya Rp 1,5 juta.

Kepala BP3TKI Nunukan Edy Sujarwo mengatakan biaya tersebut digunakan untuk tes kesehatan, biaya denda pembuatan akta kelahiran, biaya asuransi dan biaya penerbitan paspor.

“Sebesar Rp 814.000 untuk tes kesehatan, Rp 150.000 denda akte, asuransi Rp 400.000 dan pasport Rp 160.000. Termasuk biaya passport sebelum masuk penampungan.” ujar Edy Sujarwo.

Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan mentargetkan tahun 2016 mampu melayani pembuatan pembuatan paspor sebanyak 10.000 dokumen.

Dari data yang disampaikan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam peresmian Layanan Terpadu Sentra Poros Perbatasan menyebutkan terdapat 884.000 TKI yang bekerja di negara bagian Sabah Malaysia.

Dari angka tersebut TKI yang memiliki dokumen hanya 218.000 buruh migran. Sementara data BP3TKI Nunukan tahun 2015 mencatat sebanyak lebih dari 4000 buruh migran ilegal dipulangkan pemerintah Malaysia melalaui Pelabuhan Tunon Taka Nunukan.