Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peneliti Pajak: Minimalisir Kejahatan Pajak, Indonesia Sebaiknya Bikin Skema "Tax Haven"

Kompas.com - 10/04/2016, 15:51 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengusulkan pemerintah membuat skema kebijakan "tax haven" atau bebas pajak untuk membantu memulihkan kondisi moneter dalam negeri.

Ia menuturkan, saat krisis moneter melanda Asia, Malaysia pernah membuat kebijakan tax haven untuk menghimpun dana-dana yang berasal dari Arab Saudi.

Malaysia, kata Yustinus, saat itu menerapkan skema kebijakan teritori yang membebaskan orang dari kewajiban pajak, kemudahan administrasi dan diberi jaminan kerahasiaan atas data-data mereka.

"Ini terbukti mampu memulihkan kondisi moneter Malaysia," ujar Yustinus dalam diskusi Perspektif Indonesia yang digagas oleh Populi Center di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (9/4/2016).

Yustinus menjelaskan, skema kebijakan tax haven tidak selalu berkaitan dengan kejahatan pajak.

Ada banyak kemungkinan alasan kenapa seseorang memilih untuk mendirikan perusahaan di negara-negara yang memiliki kebijakan suaka pajak (tax haven), misalnya karena kemudahan administrasi dan faktor keamanan.

Ia pun menuturkan bahwa dulu Pemerintah Indonesia pernah memiliki ide untuk membuat offshore financial center di Bintan dan Batam. Namun hingga kini ide tersebut belum pernah terealisasi.

"Kalau uang yang beredar itu lari ke luar negeri kenapa tidak difasilitasi di dalam negeri? Itu kebijakan yang masuk akal. Mungkin tidak bebas pajak tapi setidaknya ada kemudahan administrasi," kata Yustinus.

Apakah Tax Haven?

Tax haven adalah sebutan bagi negara di dunia memberikan tarif pajak rendah bahkan sampai nol persen. 

Hal itu demi menarik perusahaan-perusahaan asing untuk menyimpan uangnya di negara tersebut, dan memberikan jaminan kerahasiaan atas aset yang disimpan tersebut.

Menurut Taxhaven.org, beberapa negara yang termasuk Tax Haven Countries. Antara lain Andorra, Antigua dan Barbuda, kepulauan Bahama, dan Cayman Islands. 

Selain itu, Costa Rica, British Virgin Islands, Isle of Man, Guernsey, Samoa, Bermuda, Cyprus, Gibraltar, Dominica, Belize, Hongkong, Singapura, dan Vanuatu.

Kebanyakan negara-negara tersebut merupakan negara kepulauan kecil sehingga sering juga dijuluki sebagai offshore financial centres karena keberadaannya yang jauh di tengah lautan.

Meskipun demikian, tidak sedikit pula negara daratan yang dikategorikan negara tax haven seperti Swiss, Monaco, Panama dan sebagainya.

Kompas TV Apa itu Panama Papers?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

IHSG Lanjutkan Kenaikan Tembus Level 7300, Rupiah Tersendat

Whats New
Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Pengusaha Korea Jajaki Kerja Sama Kota Cerdas di Indonesia

Whats New
Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Menko Airlangga Siapkan Pengadaan Susu untuk Program Makan Siang Gratis Prabowo

Whats New
Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Enzy Storia Keluhkan Bea Masuk Tas, Stafsus Sri Mulyani: Kami Mohon Maaf

Whats New
Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Waskita Karya Optimistis Tingkatkan Pertumbuhan Jangka Panjang

Whats New
Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Apresiasi Karyawan Tingkatkan Keamanan dan Kenyamanan di Lingkungan Kerja

Whats New
Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Potensi Devisa Haji dan Umrah Capai Rp 200 Triliun, Menag Konsultasi dengan Sri Mulyani

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 68 Sudah Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Whats New
MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

MARK Tambah Jajaran Direksi dan Umumkan Pembagian Dividen

Whats New
Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Miliki Risiko Kecelakaan Tinggi, Bagaimana Penerapan K3 di Lingkungan Smelter Nikel?

Whats New
Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Pemerintah Akan Revisi Aturan Penyaluran Bantuan Pangan

Whats New
Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Kolaborasi Pentahelix Penting dalam Upaya Pengelolaan Sampah di Indonesia

Whats New
Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Menteri Teten Ungkap Alasan Kewajiban Sertifikat Halal UMKM Ditunda

Whats New
Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Viral Video Petani Menangis, Bulog Bantah Harga Jagung Anjlok

Whats New
9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

9,9 Juta Gen Z Indonesia Tidak Bekerja dan Tidak Sekolah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com