JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengusulkan agar kantor-kantor pusat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipindahkan saja dari Jakarta. Ia yakin kehadiran kantor-kantor BUMN di luar Jakarta bisa memberikan manfaat lebih.
"Itu kantor-kantor pusat BUMN itu dipindahkan saja ke luar Jakarta. Kantor Kementerian Perhubungan dipindah ke Manokwari, saya juga mau," ujar Jonan di Kantor Badan Pengelola Trnasportasi Jabodetabek (BPTJ), Rabu (11/5/2016).
Pernyataan mantan Direktur Utama KAI itu terlontar saat ia mengeritik sistem tata ruang di Jakarta yang buruk. Menurut Jonan, buruknya sistem tata kota tersebut bisa terlihat dari pembangunan gedung-gedung yang justru membuat kepadatan arus lalu lintas disekitarnya.
Terkait usul pemindahan kantor-kantor pusat BUMN, sebenarnya bukan hal baru. Jonan mengaku sudah mengusulkan hal tersebut kepada 3 Presiden terdahulu.
Ia membayangkan kantor pusat PLN atau Telkom misalnya bisa dipindah ke luar Jakarta, misalnya ke Kalimantan. Ia yakin hal itu akan membawa manfaat lebih baik dari pada harus bercokol di Jakarta yang sudah padat.
Jonan mendengar ada direksi-direksi BUMN yang kemaungkinan menolak untuk bekerja di luar Jakarta. Baginya persoalan tersebut mudah.
"Ada yang bilang 'Pak Direksinya enggak mau', ya cari orang yang mau. Kok susah (banget)," kata Jonan.
Bagi Jonan, tidak ada masalah sama sekali memindahkan kantor pusat BUMN ke luar Jakarta. Sebab, perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat sehingga komunikasi bisa berjalan dengan baik.
Jonan mencontohkan apa yang sudah dilakukan oleh PT KAI yang memiliki kantor pusat di Bandung. Bahkan saat menjabat sebagai Dirut KAI, ia mengaku sempat menolak permintaan seseorang di pemerintahan untuk memindahkan Kantor Pusat KAI ke Jakarta.
Namun ia mengakui belum mengusulkan pemindahan kantor BUMN tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Jonan pun mengatakan akan mengusulkan dalam waktu dekat.