Anggota DPR Sarankan Susi Pakai Satelit untuk Pantau Pencurian Ikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Mahfudz Siddiq meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk membatalkan niatnya membeli 6 pesawat pengawas perikanan.

Untuk memantau kapal luar yang menerobos wilayah laut Indonesia dan mencuri ikan, Mahfudz menyarankan Susi untuk menggunakan satelit.

Menurut dia, untuk tugas surveillance pencurian ikan menggunakan pesawat saat ini tidak effektif karena sudah ada teknologi satelit yang bisa dimanfaatkan untuk memantau laut.

"Jadi kalau mau surveillance tidak perlu dengan pesawat yang biayanya tinggi," kata Mahfudz di Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Mahfudz melihat Susi hanya menghitung besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan pesawat-pesawat tersebut.

Padahal, untuk bisa mengoperasikan pesawat itu membutuhkan komponen-komponen biaya lainnya seperti pelatihan SDM dalam hal ini pilot, biaya sewa tempat, dan biaya operasional lainnya.

TNI saja yang sudah memiliki pangkalan serta pilot yang terlatih, tambah dia, tidak sanggup melakukan tugas tersebut.

"Cost perawatannya tinggi sekali. Kalau tetap dipaksakan, patut dipertanyakan ada apa dengan niat Susi ini,” tambah mantan Ketua Komisi I ini.

Mahfudz pun khawatir jika program pengadaan pesawat ini direalisasikan, maka akan timbul lagi tumpang tindih dengan lembaga lainnya seperti Badan Keamanan Laut yang memang memiliki tugas seperti halnya coast guard di negara-negara lainnya.

“Jika Susi memaksakan membeli pesawat itu juga melanggar tupoksi Kementrian  KKP karena tugas mengontrol laut bukan menjadi tugas KKP. Tugas KKP itu adalah bagaimana mengembangkan sumber daya laut dan perikanan,” ujarnya.

Daripada membeli pesawat pengawas, Mahfudz pun meminta Susi untuk menggunakan anggaran yang ada untuk program pemberdayaan nelayan.

Mahfudz menyarankan agar niat Susi lebih baik dibatalkan dan dialihkan untuk program pemberdayaan nelayan, sebab saat ini hidupnya susah karena berbagai kebijakan menteri kelautan dan perikanan yang tidak berpihak pada nelayan.

"Menteri melarang nelayan menggunakan jenis pukat tertentu, tapi tidak membantu nelayan mendapatkan jenis pukat yang diizinkan,” ujar Mahfudz.

Pembelaan Susi

Susi memaparkan rincian perhitungannya soal penggunaan enam pesawat patroli. Hasilnya, penggunaan pesawat patroli justru menghasilkan penghematan hingga Rp 500 miliar per tahun.

"Kenapa saya ingin lakukan (patroli) dengan pesawat? Kita sebenarnya sudah kerja sama dengan AU. Tempo hari mereka pakai Boeing untuk pengawasan," kata Susi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

"Cuma, Boeing untuk survei kalau malam butuh 180.000 liter BBM. Itu (180.000 liter) bisa kita pakai satu tahun untuk enam pesawat kecil kita. Jadi, cost jauh berbeda."

Susi menuturkan, saat ini ada 16 kapal pengawas perikanan dengan konsumsi BBM rata-rata yakni 1.190 liter per jam, dan kecepatan maksimalnya hanya 20 knot. Sementara pesawat patroli hanya membutuhkan 362 liter per jam dengan kecepatan mencapai 200 knot.

Lebih jauh dia menjelaskan, untuk menjangkau wilayah operasi hingga 1.000 nautical miles (1.852 kilometer), kapal laut membutuhkan waktu hingga 50 jam. Sedangkan pesawat patroli jenis propeler hanya membutuhkan waktu lima jam.