INDEF: Pemerintah Tidak Perlu Mengurusi Impor Jagung

JAKARTA, KOMPAS.com - Persoalan data produksi komoditas jagung dinilai masih membutuhkan perhatian. Validitas data produksi harus segera dibenahi untuk menentukan arah kebijakan pemerintah.

Direktur Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah seharusnya tidak terlalu mengurusi impor jagung tetapi memfokuskan diri kepada bagaimana memenuhi kebutuhan produksi jagung domestik.

"Menteri pertanian harus konkret dalam memberikan data produksi jagung di lapangan. Validitas data sangat penting karena ini menjadi penentu adanya impor atau tidak," kata Enny dalam keterangan resminya, Jumat (22/7/2016).

Enny menilai, validitas data itu sangat penting untuk mengetahui tingkat produktifitas lahan jagung dalam negeri.

Menurut Enny, persoalan apakah Indonesia perlu melakukan impor atau tidak hal tersebut bukan persoalan yang harus dipermasalahkan.

"Masyarakat tidak mempermasalahkan kebijakan impor yangmengatakan,an harga pangan itu dapat terjangkau," tegasnya.

"Ini kuncinya, bukan pada persoalan impor tapi yang menjadi masalah adalah perhitungan yang tepat atau tidak. Kalau kurang ya impor, kalau cukup jangan impor kan bahaya, nanti mematikan petani," ujar dia.

Enny mengatakan selama ini jagung impor itu lebih banyak digunakan untuk ketersediaan bahan baku bagi pembuatan pakan ternak.

''Jika jagung mengalami kelangkaan maka akan memicu harga yang naik. Ini akan berdampak pada sektor pakan ternak dan unggas," tambahnya.

Enny menegaskan, pernyataan Menteri Pertanian tentang tidak akan melakukan impor jagung, sebaiknya harus didasarkan pada data yang validitasnya bisa dipertanggung jawabkan.

"Baru setelah itu melakukan pembenahan pada (rantai) tata niaganya, supaya tidak ada pengusaha yang memiliki modal yang main-main dengan stok jagung," pungkasnya.

Enny menghimbau, pemerintah untuk melakukan monitoring secara berkala pada program yang telah dilaksanakan. "Dicek di lapangan kebijakan apakah benar berjalan karena banyak bantuan tidak tepat sasaran," imbuhnya.