UU Pengampunan Pajak Dinilai Layaknya Deterjen, Kok Bisa?

JAKARTA, KOMPAS. com - Yayasan Satu Keadilan meyakini sidang uji materi Undang-undang Pengampunan Pajak akan dilanjutkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, UU tersebut dinilai membuka pintu masuknya dana hasil kejahatan dari luar negeri ke Indonesia.

"Undang-undang ini memberikan satu tiket gratis bahkan menjadi deterjen pencuci uang haram yang ada di luar negeri," ujar Ketua Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso di Gedung MK, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

Menurut Sugeng, persoalan terbesar dari dasar hukum program amnesti pajak terletak Pasal 20.

Disebutkan bahwa data dan informasi yang bersumber dari program amnesti pajak tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntunan pidana terhadap wajib pajak.

Di dalam penjelasasn diterangkan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut meliputi tindak pidana di bidang pajak dan tindak pidana lain. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 24 dan 27 UUD 1945.

Pasal 24 mengatur tentang penyelengaraan peradilan sedangkan Pasal 27 tentang persamaan kedudukan warga negara di depan hukum.

Atas dasar itu, ia menyebut lahirnya UU Pengampuanan Pajak sudah seperti bonus bagi warga negara yang melakukan kejahatan baik itu di bidang pajak maupun ditindak pidana lainnya.