Ruang Pelonggaran Moneter Terhenti untuk Stabilisasi Pasar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Bahana Securities Fakhrul Fulvian merevisi proyeksi kebijakan suku bunga Bank Indonesia (BI) dengan melihat perkembangan pasar paska-kemenangan Donald Trump.

''Kami perkirakan BI akan menahan suku bunga hingga kuartal-I 2017, untuk stabilisasi pasar setelah melihat volatilitas yang terjadi di pasar saat ini," ujar Fakhrul melalui keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Namun, meski suku bunga ditahan pada level 4,75 persen, hal itu tidak lantas mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir tahun. Pasalnya, belanja pemerintah akan lebih besar menjelang tutup tahun.

''BI perlu menahan suku bunga untuk stabilisasi nilai tukar dan meningkatkan confidence di pasar, serta menunjukkan bahwa bank sentral tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di pasar setiap saat. Sehingga keseimbangan internal dan eksternal tetap terjaga," ungkap Fakhrul.

Untuk diketahui pada bulan lalu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk memotong suku bunga acuan BI 7-day repo rate sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 persen.

Pemangkasan repo rate ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang pada akhirnya akan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ke depan.

Imbal hasil naik

Sementara itu yield obligasi pemerintah mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Bahana memperkirakan, bercermin pada kondisi pasar yang terjadi pada 2013, jika penurunan terjadi sangat cepat maka kondisi ini juga akan membalik cepat.

Tetapi syaratnya, pemerintah terus berupaya memperbaiki fundamental domestik dan mampu meyakinkan pasar bahwa keamanan Indonesia dijamin.

"Dengan kericuhan yang berasal dari ekonomi global saat ini, pemerintah perlu memperbaiki fiskal khususnya terkait belanja pemerintah," kata Fakhrul.

Dengan demikian, investor bisa melihat bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Menurut Fakhrul, ruang bagi pelonggaran moneter mungkin baru akan terbuka pada kuartal II 2017, setelah pergerakan ekonomi Amerika Serikat dan kebijakan Presiden terpilih lebih jelas.