Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Infrastruktur, Kunci Harga Gas Murah

Kompas.com - 21/11/2016, 15:24 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) mencermati wacana yang berkembang bahwa pemerintah tengah berupaya untuk menurunkan harga gas untuk industri.

Akan tetapi, produsen gas itu mengaku tidak tahu persis apa langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk menurunkan harga gas.

Direktur Keuangan PGAS Nusantara Suryono mengakui harga gas untuk industri saat ini memang mahal. Namun, mahalnya harga gas untuk industri itu bukan disebabkan oleh PGAS.

"Sebenarnya itu (harga gas) mahal bukan dari kami," kata Nusantara di Jakarta, Senin (21/11/2016). "Yang pemerintah bicarakan sekarang adalah harga gas di industri, supaya mereka dapat harga yang lebih rendah. Mekanismenya sendiri, saya tidak tahu seperti apa," imbuh Nusantara.

Menurut Nusantara, kunci dari harga gas yang murah adalah infrastruktur. "Kalau infrastruktur sudah mendukung, tentu bisa diturunkan harga gasnya," ucap Nusantara.

Di sisi lain ia bilang apabila ingin dibandingkan dengan harga gas di negara lain, maka sumber bahan bakunya seharusnya sama.

PGAS pun, kata Nusantara juga bertanya-tanya apa dasar perbandingan yang digunakan pemerintah sehingga menyebut bahwa harga gas industri di Indonesia mahal.

"Bentuknya apa, di dapat dari mana, lalu dicek sebenarnya itu harga sampai pelanggan atau sampai kapal saja. Jadi sebelum membicarakan lebih mahal, dicek dulu apakah barangnya sama. kalau enggak, ya enggak fair juga dibilang harga gas di Indonesia lebih mahal," pungkas Nusantara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com