"Boleh Enggak Repatriasi Dibatalkan?"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengungkapkan, memanasnya situasi politik akhir-akhir ini membuat para pengusaha khawatir. Sebagian pengusaha yang sudah membawa pulang hartanya dari luar negeri (repatriasi), melalui program tax amnesty, justru menjadi ragu untuk meneruskan investasinya di Indonesia.

"Ada beberapa yang ragu, malah ada yang sudah repatriasi bilang ‘boleh gak ini dibatalin?' Sempet juga ada pembicaraan seperti itu," kata Rosan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (2/2/2017).

Bahkan Rosan mengatakan, ada pengusaha yang berencana membawa kembali hartanya ke luar negeri. Mereka juga rela membayar denda asalkan hartanya bisa keluar dari Indonesia. "Ada juga yang menyampaikan 'enggak apa-apa deh kita bayar denda tapi kita bisa narik duitnya balik'. Ada yang ngomong seperti itu," ujarnya.

Menurut Rosan, Kadin sudah berupaya menyakinkan para pengusaha untuk percaya situasi politik yang dikhawatirkan akan mereda. Diharapkan, para pengusaha tetap berkomitmen tidak mengalihkan lagi harganya ke luar negeri.

Sebelumnya, Rosan membenarkan penyataan Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani bahwa ada sebagian pengusaha yang natal membawa merepatriasi harta lantaran khawatir terhadap situasi politik yang memanas di dalam negeri.

Apindo sendiri sudah menghimbau para pengusaha yang mau merepatriasi harta untuk segara merealisasikan komitmennya. Namun sebagian justru lebih memilih untuk mendeklarasikan hartanya saja. Realisasi repatriasi harta melalui tax amnesty baru mencapai Rp 112,2 triliun, atau 79,6 persen dari angka komitmen yang mencapai Rp 141 triliun hingga 31 Desember 2016 lalu. Padahal pemerintah sudah memberikan batas waktu kepada pengusaha untuk merealisasikan komitmen repatriasi hingga 31 Desember 2016 lalu.