Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penghasilan Rp 4 Juta, Mau Punya Rumah? Ini Caranya

Kompas.com - 11/02/2017, 17:00 WIB
Pramdia Arhando Julianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah dengan penghasilan maksimal Rp 4 juta per bulan.

Program sejuta rumah untuk rakyat melalui KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ini merupakan pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.

Program KPR Sejahtera FLPP menawarkan suku bunga tetap lima persen termasuk asuransi, Down Payment (DP) rendah, bebas pajak pertambahan nilai, dan jangka waktu (kredit) hingga 20 tahun.

"Untuk masyarakat yang ingin membeli rumah program KPR Sejahtera FLPP diharuskan berpenghasilan tetap Rp 4 juta per bulan, belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah, serta harus memiliki e-KTP, NPWP, dan menyerahkan fotokopi Surat Pemeberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi," ujar seorang petugas (PPDPP) Kementerian PUPR di Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 JCC Senayan.

Selain itu, pembeli atau debitur juga diwajibkan harus menghuni rumah tapak sejahtera sebagai tempat tinggal, bukan untuk disewakan atau pengalihan kepemilikan.

Arman, salah satu karyawan swasta di Jakarta mengungkapkan, program kepemilikan rumah bersubsidi pemerintah cukup membantu bagi masyarakat yang ingin membeli rumah dengan harga yang terjangkau.

"Dengan FLPP ini jadi bisa lebih murah, bunganya lima persen sampai akhir kredit, down payment (dp) juga murah, saya tertarik di daerah Cikarang atau Bekasi, jalurnya bisa gunakan kereta api yang bebas macet," ungkap Arman kepada Kompas.com di Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 JCC Senayan, Sabtu (11/2/2017).

Pengunjung lain, Hani, yang juga tengah mencari rumah subsidi pemerintah mengatakan, selama ini masih belum jelas terkait informasi bagaimana caranya dapatkan rumah subsidi pemerintah.

"Saya masih bingung bedakan rumah komersil dan rumah subsidi, tapi sekarang jadi tahu karena ada stand-stand dari pemerintah (Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR)," paparnya.

Kisaran harga rumah subsidi untuk MBR yakni untuk wilayah Jabodetabek tahun 2017 senilai Rp 141 juta dan untuk 2018 Rp 148 juta.

Wilayah Jawa selain Jabodetabek tahun 2017 senilai Rp 123 juta dan untuk 2018 Rp 130 juta. Wilayah Sumatera selain Kepulauan Riau dan Bangka Belitung tahun 2017 Rp 123 juta dan untuk tahun 2018 Rp 130 juta.

Adapun Kalimantan tahun 2017 Rp 135 juta dan tahun 2018 Rp 142 juta serta  Sulawesi tahun 2017 Rp 129 juta, dan tahun 2018 Rp 136 juta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Penerimaan Pajak Konsumsi Terkontraksi 16,1 Persen

Whats New
Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Catat, 7 Strategi Punya Rumah untuk Milenial dan Gen Z

Earn Smart
Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Simak 8 Tips Menabung untuk Beli Rumah

Earn Smart
Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Melalui Transportasi Laut, Kemenhub Berupaya Wujudkan Konektivitas di Indonesia Timur

Whats New
Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com