Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jepang Ajak Indonesia Kerja Sama Informasi Geospasial

Kompas.com - 20/02/2017, 12:52 WIB
Aprillia Ika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Jepang mengajak Indonesia untuk bekerja sama di bidang informasi geospasial dengan menggunakan Quasi-Zenith Satellite Positioning Systems (QZSS).

Hal ini disampaikan oleh Yoshitaka Shindo, anggota DPR Jepang yang juga mantan menteri ekonomi dan perdagangan Jepang pada pidatonya dalam acara The 12th Asia-Pacific Seminar in Indonesia, Senin (20/2/2017).

QZSS adalah sistem satelit dari Jepang yang harus menggunakan tiga satelit untuk mengoptimalkan informasi data, hingga tingkat akurasi lima sentimeter dari objek yang dicari.

Proyek ini akan selesai pada akhir tahun ini. Jepang sudah merintis kerja sama dengan Australia dan Singapura.

Di Australia, sistem informasi geospasial ini digunakan untuk mengoperasikan traktor untuk perkebunan. Di Singapura, diterapkan untuk sistem jalan berbayar electronic road pricing (ERP).

Sistem ini juga digunakan untuk memonitor tsunami dan dampaknya di Jepang.

"Di 2012, potensi bisnis dari informasi geospasial ini diestimasi mencapai 163 miliar dollar AS. Di 2020, pasarnya akan mencapai 513 miliar dollar AS," kata Shindo.

"Kami ingin mengajak semua pihak untuk memanfaatkan satelit untuk banyak hak," lanjut dia.

Hasanudin Abidin, Kepala Informasi Geospasial Indonesia, mengatakan bahwa saat ini sistem informasi geospasial belum dipakai secara maksimal.

Padahal dari survei lembaga ini, 92 persen aktivitas pemerintahan menggunakan informasi geospasial. Dari jumlah itu 65 persen merupakan informasi primer.

"Geospasial penting. Di Indonesia baru ada 92 perusahaan terkait geospasial. Di Singapura sudah ada 300 perusahaan. Bisa jadi pangsa pasar Indonesia yang besar akan dicaplok Singapura jika semua pihak tidak sadar arti penting informasi geospasial ini," kata dia.

Sebagai contoh, di Indonesia saat ini bisa jadi tol tidak terbangun karena ada beda data antara peta milik satu kementerian dengan badan lain.

Untuk mengatasinya, Presiden Joko Widodo menginstruksikan program satu peta melalui Perpres nomor 9 tahun 2016. Diharapkan pada 2019 program ini sudah selesai.

Pada tahun lalu, badan informasi geospasial sudah menyelesaikan peta Kalimantan. Tahun ini di Sulawesi dan Sumatera. Tahun depan di Papua dan Maluku. Lalu, peta Jawa selesai pada 2019.

"Indonesia perlu bekerja sama dengan Jepang dalam pengembangan teknologi informasi serta sumber daya manusia di bidang informasi geospasial. Kerja sama sebelumnya sudah banyak namun perlu ditingkatkan," pungkas Hasanudin.

Halaman Berikutnya
Halaman:

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Status 17 Bandara Internasional Dihapus, INACA Ungkap Sederet Manfaatnya untuk Penerbangan Nasional

Whats New
1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

1 Lot Berapa Lembar Saham? Ini Perhitungan Mudahnya

Spend Smart
Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Jumlah Bandara Internasional Dipangkas, InJourney Airports: Banyak yang Tidak Efisien

Whats New
Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Usai Gempa Garut, Pertamina Pastikan SPBU hingga Pangkalan Elpiji di Jabar Aman

Whats New
Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com