Penyaluran Bansos Nontunai Dorong Inklusi Keuangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mengharapkan rasio inklusi keuangan dapat meningkat dengan diterapkannya bantuan sosial (bansos) nontunai tahun ini. Pasalnya, rasio inklusi keuangan Indonesia masih sekira 36 persen.

Menurut Gubernur BI Agus DW Martowardojo, penggunaan kartu kombo untuk penyaluran bansos nontunai memungkinkan keluarga penerima manfaat tidak hanya menerima dana bantuan dengan menukarkan saldo, namun juga dilatih untuk menabung. Dengan demikian, keluarga penerima manfaat dapat mulai mengelola keuangannya dengan baik.

"Rakyat langsung mempunyai tabungan dan menjadi terarah untuk tidak menghabiskan uangnya dengan menggunakan kartu ini," ujar Agus di Jakarta, Kamis (23/2/2017).

Kartu kombo tersebut, imbuh Agus, dapat digunakan oleh keluarga penerima manfaat untuk membeli bahan pangan di tempat pembelian bantuan pangan, yang dikenal dengan nama e-warong. E-warong tersebut dapat berupa agen bank, pedagang, atau pihak lain yang bekerja sama dengan bank inisiator, yakni empat bank milik negara.

Agus menuturkan, tidak tertutup kemungkinan jumlah bank penyelenggara bantuan sosial nontunai akan bertambah. Dalam hal ini bank swasta bisa saja terlibat dalam penyaluran bansos nontunai.

Penukaran bantuan pangan non-tunai di KKS tersebut merupakan kelanjutan dari pemberian bantuan Program Keluarga Sejahtera (PKS) sejak 2016 melalui kartu yang sama. Keluarga penerima manfaat akan diberikan kemudahan pembukaan rekening bank melalui persyaratan yang lebih sederhana dan registrasi secara kolektif.

"Akses kepada lembaga keuangan formal lebih mudah, mengelola keuangan secara lebih baik dengan menabung. Selanjutnya data transaksi yang dilakukan oleh penerima dapat dijadikan pertimbangan perbankan apabila penerima mulai ingin meningkatkan kegiatan usahanya," ungkap Agus.