Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemerintah Tawarkan Kilang Cilacap ke Arab Saudi

Kompas.com - 05/03/2017, 18:30 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

Kompas TV Komitmen investasi terus digali antara Indonesia dan Arab Saudi. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh perusahaan minyak dan gas Pertamina dengan Saudi Aramco. Nilai kerjasama yang mencapai 5 Miliar Dollar Amerika atau setara Rp 67 Triliun ini hanya untuk proyek kilang pemurnian milik Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Kesepakatan yang diberikan oleh Aramco ini di bawah kesepakatan serupa dengan petronas yang mencapai 7 Miliar Dollar Amerika Serikat. Selain Pertamina, BUMN lain yang menyepakati investasi dengan investor Arab Saudi adalah Wijaya Karya. Wika akan berekspansi ke Arab Saudi, melalui Adil Makki Contracting Company, AMCO. Sebenarnya, kerja sama semacam ini bukan hal baru. Banyak perusahaan konstruksi asal Indonesia yang mendapat proyek besar di Arab Saudi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan kilang Cilacap telah disepakati antara pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan asal Arab Saudi yakni Saudi Aramco saat kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud ke Indonesia.

Adapun nilai kerja sama tersebut mencapai 6 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Lantas, apa alasan pemerintah memilih kilang Cilacap untuk dapat dikembangkan bersama Arab Saudi?

Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Ngurah Wiratmaja mengatakan, Cilacap memiliki efisiensi biaya transportasi yang lebih murah. Mengingat, kilang Cilacap adalah salah satu daerah yang mudah untuk dijangkau melalui transportasi laut.

"Dari Arab juga bisa langsung ke Cilacap tanpa lewat selat Malaka, memang di Cilacap lebih bagus," kata pria yang akrab disapa Wirat di Jakarta, Minggu (5/3/2017).

Meski telah menyepakati kerja sama pengelolaan kilang Cilacap, namun Pertamina sebagai perusahan pelat merah sektor migas tetap gencar menawarkan kilang lainnya seperti kilang Bontang, Balongan, dan Dumai.

Hanya saja, belum ada sinyal apakah negara yang dipimpin Raja Salman tersebut memiliki ketertarikan terhadap kilang yang ditawarkan atau tidak.

"Kewenangan menjawab ada di pemerintah. Butuh waktu lama," tutur Wirat.

Pihaknya pun dalam hal ini tetap gencar melakukan upaya-upaya pendekatan agar ada lagi kerja sama yang bisa dilakukan antara Indonesia dengan Arab Saudi.

"Kita akan terus genjot. Kalau perlu jadi eksportir. Jadi nilai tambahnya harus ada di kita," pungkas Wirat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Kebijakan Makroprudensial Pasca-Kenaikan BI Rate

Whats New
Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Peringati May Day 2024, Forum SP Forum BUMN Sepakat Tolak Privatisasi

Whats New
MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

MJEE Pasok Lift dan Eskalator untuk Istana Negara, Kantor Kementerian hingga Rusun ASN di IKN

Whats New
Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Great Eastern Life Indonesia Tunjuk Nina Ong Sebagai Presdir Baru

Whats New
Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Dukung Kemajuan Faskes, Hutama Karya Percepat Pembangunan RSUP Dr Sardjito dan RSUP Prof Ngoerah

Whats New
Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Bantuan Pangan Tahap 2, Bulog Mulai Salurkan Beras 10 Kg ke 269.000 KPM

Whats New
Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Menperin: PMI Manufaktur Indonesia Tetap Ekspansif Selama 32 Bulan Berturut-turut

Whats New
Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Imbas Erupsi Gunung Ruang: Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup, 6 Bandara Sudah Beroperasi Normal

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com