Ekonomi Digital Makin "Menggila", G20 Perkuat Lembaga Perpajakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara-negara G20 menaruh perhatian khusus kepada ekonomi digital yang berkembang pesat. Apalagi, perusahaan teknologi kerap menghindar dari kewajiban membayar pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, negara-negara G20 sudah memiliki kesepakatan untuk menyikapi perkembangan ekonomi digital tersebut.

"Kami membahas cukup detail dalam menghadapi digital economy, dari sisi (lembaga) pajak akan diperkuat," ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Salah satu bentuk penguatan lembaga pajak itu, tutur Ani yakni dengan meningkatkan kerja sama antara lembaga pajak negara-negara G20. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci kerja sama itu.

Diharapkan peningkatan kerja sama itu mampu membuat perusahaan-perusahaan teknologi macam Google, Facebook, Amazon dan lainnya tidak menerapkan standar ganda dalam hal perpajakan.

"Bagi Kementerian Keuangan terutama Direktorat Jenderal Pajak, kesepakatan internasional soal pajak ini akan dimanfaatkan agar mampu meningkatkan penerimaan pajak," kata Ani.

Seperti diketahui, Ditjen Pajak masih berusaha mengejar pajak Google di Indonesia. Hingga saat itu, negosiasi kasus pajak itu masih alot lantaran Google tidak mengaku sebagai badan usaha tetap di Indonesia meski memiliki kantor di Jakarta.

Persolan pajak Google tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun, di beberapa negara, Google mau membayar pajak cukup besar, salah satunya di Inggris.