Agar Usaha Lancar, Sektor Swasta Perlu Pahami Isu HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada beberapa dekade terakhir, tuntutan bagi sektor usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang berkelanjutan terus meningkat. Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama ICCO Cooperation, lembaga non pemerintah, menyelenggarakan sebuah lokakarya untuk membahas hal ini, Selasa (21/3/2017) lalu.

Tujuan lokakarya ini yakni untuk mempromosikan isu HAM yang berdampak pada aspek ekononomi, sosial dan lingkungan dunia usaha.

Dalam lokakarya ini disebutkan bahwa prinsip bisnis berkelanjutan ini diterapkan di berbagai kebijakan internal perusahaan dan pada rantai suplai mereka. Sektor swasta juga dituntut untuk lebih memperhatikan dampak operasional mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

Untuk itu, sektor swasta perlu mengambil tantangan yang ada dengan memperhatikan seluruh aspek keberlanjutan yang terkait. Sektor swasta juga perlu memastikan bahwa prinsip- prinsip keberlanjutan tidak hanya sebagai kebijakan namun dapat dijalankan pada operasional di lapangan.

“Menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam kegiatan usaha dapat menghindarkan dunia usaha dari kendala yang mengakibatkan penurunan produktivitas perusahaan dan mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat,” ujar Tony Wenas, Ketua IBCSD-Indonesia Business Council for Sustainable Development

Tony Wenas menambahkan, IBCSD sebagai asosiasi yang berkomitmen dalam isu pembangunan berkelanjutan akan terus meningkatkan kesadaran akan HAM dalam dunia usaha melalui praktik yang baik, perluasan jejaring dan inisiatif, serta peningkatan kapasitas.

Menurut dia, IBCSD dan ICCO Cooperation memandang penting untuk selalu mengedepankan isu HAM dalam kegiatan operasional dunia usaha.

Sekadar informasi, lokakarya ini juga merupakan bagian dari rangkaian kampanye ICCO Cooperation yang berfokus pada kekuatan kolaborasi dalam mempromosikan pengembangan ekonomi inklusif yang berkontribusi pada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Kiswara Santi Prihandini selaku ICCO Coordinator Indonesia Program Policy and South East Asia Responsible Business, menambahkan, pihaknya yakin bahwa kemitraan antara publik dan dunia usaha merupakan hal yang akan membawa dampak positif bagi sosial dan perekonomian.

Dengan menyediakan wadah untuk saling berbagi pengetahuan dan belajar dari pengalaman unik yang ada, maka para pemangku kepentingan diharapkan untuk dapat membangun hubungan yang baik dan membentuk agenda bersama dan menciptakan perubahan yang berdampak positif.

“Sebagai usaha untuk mendorong dunia usaha mengimplementasikan HAM pada semua lini kegiatan usahanya, kami ingin menyebarluaskan lebih banyak ide dan inspirasi bagi publik mengenai praktik terbaik HAM dalam dunia usaha” tutup Kiswara.